Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Click here - to use the wp menu builder

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

HomeNewsWujudkan Depok Sejahtera, Disrumkim Sosialisasikan Program RTLH

Wujudkan Depok Sejahtera, Disrumkim Sosialisasikan Program RTLH

13/08/2022

195

IMG-20220813-WA0038

Depok | suararakyat.net – Upaya Pemerintah Kota Depok untuk mewujudkan Depok sejahtera terus bergulir dengan program – program pembangunannya.

Salah satunya melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok yakni, program bantuan sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di sebelas Kecamatan yang berada di wilayah Kota Depok.

Kepala Seksi (Kasie) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Penyedia Air Bersih Disrumkim Kota Depok, Wahyu Hidayat mengatakan, bahwa dalam merealisasikan program RTLH tersebut, Disrumkim bekerjasama dengan para pemangku wilayah lingkungan.

“Kegiatan rehabilitasi RTLH tersebut, pihaknya berkerjasama dengan RT, RW, LPM, Kelurahan dan Kecamatan”, ujar nya usai pelaksanaan sosialisasi RTLH di Aula Kecamatan Sawangan, Jum’at 12/08/2022.

Lebih jauh dikatakannya, bagi setiap calon yang mendapatkan bantuan sosial RTLH sudah melewati Verifikasi data terlebih dahulu, dan kelayakan kondisi rumah calon penerima bantuan.

“Sekitar 676 warga Depok sebagai calon penerima bantuan,dan diwilayah Kecamatan Sawangan terdapat 63 orang terpilih dari tiap – tiap Kelurahan”, bebernya.

Wahyu juga mengungkapkan, bagi warga yang belum mempunyai persyaratan Sertifikat atas nama sendiri (Ahli Waris), cukup buat pernyataan yang disaksikan oleh LPM dan Pihak RT/RW setempat.

Di tempat yang sama, Ibu Mintarsih warga RT01/RW03, Sawangan Baru, salah satu warga yang kondisi atap rumahnya yang rusak, mengucapkan rasa syukurnya, karena dengan adanya program RTLH, atap rumahnya bisa diperbaiki.

“Alhamdulillah saya bersyukur banget dapat di bantu untuk perbaikan atap rumah saya, yang bocor oleh pemerintah Kota Depok semoga semakin jaya kedepannya”, ungkapnya.

Diketahui, untuk Anggaran RTLH dari APBD tahun 2022 berada di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Depok sebesar Rp. 17.434.000.000,00, dengan jumlah RTLH 758 unit terdistribusi dalam 11 Kecamatan dan 43 Kelurahan di Kota Depok.(Roni)

Previous article

Ferdy Sambo Terungkap Nekat Sogok LPSK Pakai 2 Amplop Besar Berisi Uang

Next article

Fun Bike Meriahkan Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77, Bupati Asahan: Kibarkan Bendera Merah Putih Selama Sebulan Penuh