Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Ikut Seruannya! Besok DPRD Depok Ngarak Ondel-Ondel Bareng Warga

DEPOK | suararakyat.net - Ada yang spesial dari perayaan Lebaran Depok tahun ini! Sejumlah anggota DPRD Kota Depok dijadwalkan turun langsung ke jalan untuk...
HomeKesehatanWebinar BIAS 2023, Dinkes Kota Depok Sosialisasikan Pentingnya Imunisasi HPV di Sekolah

Webinar BIAS 2023, Dinkes Kota Depok Sosialisasikan Pentingnya Imunisasi HPV di Sekolah

Depok | suararakyat.net – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mengadakan Webinar Sosialisasi Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) Introduksi Vaksin Human Papillomavirus (HPV) Tahun 2023. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis, 3 Agustus 2023 ini berhasil menarik perwakilan guru dari seluruh Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta serta Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kota Depok.

Webinar ini dihadiri oleh dua narasumber yang kompeten di bidangnya. Pertama, Ketua Tim Kerja Surveilans Imunisasi Dinkes Provinsi Jawa Barat, Dewi Ambarwati, dan kedua, Dokter Spesialis Anak Rujukan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Anggraini Alam. Kehadiran para narasumber ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan informasi yang akurat kepada para guru SD dan MI agar mereka dapat berperan aktif dalam kegiatan imunisasi di sekolah. Hal ini penting mengingat bahwa pelaksanaan imunisasi akan berlangsung di sekolah pada tanggal 8 Agustus mendatang.

Sekretaris Dinkes Kota Depok, Yuliandi, menyatakan bahwa tujuan dari webinar ini adalah untuk mendukung guru-guru SD dan MI agar dapat mendukung penuh pelaksanaan imunisasi di sekolah. Hal ini menjadi sangat penting karena imunisasi merupakan langkah awal dalam pencegahan kanker serviks di kemudian hari.

Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk mencapai target eliminasi kanker leher rahim pada tahun 2030. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan ini adalah dengan memberikan imunisasi HPV. Pelaksanaan pemberian vaksin HPV telah dilakukan secara bertahap di 20 kabupaten dan kota sejak tahun 2016. Dan tahun ini, pelaksanaannya dilakukan secara serentak di seluruh kabupaten dan kota, termasuk Kota Depok.

Yuliandi menegaskan bahwa vaksin HPV akan diberikan pada anak perempuan kelas 5 SD dan MI, atau anak usia 11 tahun bagi yang tidak bersekolah. Vaksin HPV ini akan diberikan dua kali dengan jarak satu tahun.

Dalam akhir pernyataannya, Yuliandi berharap bahwa kegiatan ini dan upaya-upaya sebelumnya dapat menjadi langkah yang baik dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan berkualitas. Dengan adanya dukungan penuh dari pihak sekolah, diharapkan seluruh siswa di Kota Depok dapat mendapatkan manfaat dari imunisasi HPV demi mewujudkan generasi masa depan yang sehat dan berkualitas.

Dengan adanya sosialisasi melalui webinar ini, diharapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjalani imunisasi HPV semakin meningkat. Semoga melalui upaya-upaya positif seperti ini, target eliminasi kanker leher rahim pada tahun 2030 dapat tercapai, dan Indonesia dapat menjadi salah satu contoh keberhasilan dalam upaya pencegahan kanker serviks dengan vaksinasi HPV. (Roni)