Depok | suararakyat.net – Wakil Walikota Depok, Ir.H.Imam Budi Hartono (IBH), baru-baru ini menerima ajuan Pokok – Pokok Pikiran (Pokir) dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok yang disampaikan pada Rapat Sidang I Tahun 2023. Ia menyebutkan, timnya akan mempelajari semua ide yang disampaikan, untuk menentukan langkah selanjutnya.
Bang Imam, demikian ia biasa disapa menjelaskan, bahwa Pokir menjadi acuan anggota DPRD dalam memperjuangkan aspirasi daerah pemilihannya masing – masing sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, ia mengucapkan terimakasih atas saran dan masukan yang membangun dari anggota DPRD Kota Depok.
“Saran dan masukan ini akan kami pelajari dengan departemen terkait untuk menentukan rencana aksi ke depan berdasarkan prioritas, kemampuan keuangan daerah, dan tentunya berdasarkan peraturan yang berlaku”, ujarnya usai mengikuti Rapat Sidang I Tahun 2023 di Ruang Rapat Penuh DPRD Kota Depok, Senin 06/03/23.
Menurut Imam, harmonisasi hubungan antara eksekutif dan anggota DPRD sangat penting dalam menciptakan situasi yang kondusif bagi keberhasilan program pembangunan daerah, termasuk hubungan dengan seluruh elemen masyarakat.
“Dengan demikian, berbagai program yang direncanakan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan seluruh warga Depok. Dengan demikian diharapkan dapat menjawab dinamika, dan permasalahan yang terjadi di masyarakat”, jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Depok, Hamzah menegaskan, terkait kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (ASN) harus ditingkatkan, baik tahun ini maupun 2024. Ia menilai, hal itu kurang mendapat perhatian.
“Kesejahteraan PNS, Non PNS, dan Guru Honorer menjadi perhatian Komisi A. Kami mohon dan berharap Wakil Walikota merespon hari ini, dan menginstruksikan bawahannya untuk memasukkannya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”, tegasnya.
“Jadi, kami agak lega, berharap apa yang kami sampaikan tidak sekedar seremonial tapi benar – benar masuk dalam RKPD, maupun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Pagu Prioritas Belanja Sementara (PPAS)”, ungkap Hamzah. (Emy)
