Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Click here - to use the wp menu builder

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

HomeNewsUpayakan Pelaksanaan Anggaran Efektif, Wakil Wali Kota Depok Tekankan Pemanfaatan Dana Optimal...

Upayakan Pelaksanaan Anggaran Efektif, Wakil Wali Kota Depok Tekankan Pemanfaatan Dana Optimal di 2023

21/08/2023

127

Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono menjadi pembina apel pagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Depok, Senin (21/08/23)

Depok | suararakyat.net – Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, mengeluarkan seruan penting kepada semua Perangkat Daerah (PD) di wilayahnya untuk memaksimalkan penggunaan kalung pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa dinas yang belum optimal dalam memanfaatkan anggaran yang telah dipilih.

“Kami terus mengingatkan seluruh PD, termasuk dinas-dinas dan kecamatan, untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran yang telah disiapkan. Meskipun target anggaran bulan Agustus seharusnya mencapai 77,47 persen, namun saat ini baru mencapai di bawah 50 persen,” ujar Imam Budi Hartono, yang akrab disapa Bang Imam, saat berbicara dalam apel pagi di Lapangan Balai Kota Depok pada hari Senin (21/08/23).

Lebih lanjut, Bang Imam memberikan rincian tentang PD dengan tingkat serapan anggaran tertinggi dan terendah di Kota Depok. Saat ini, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporyata) menduduki peringkat tertinggi dengan tingkat serapan anggaran sebesar 72,42 persen.

“Di posisi kedua, terdapat Sekretariat Daerah (Setda) dengan tingkat serapan anggaran 64,30 persen, diusul oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dengan tingkat serapan 62,90 persen. Pada peringkat keempat terdapat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) serta kelima adalah Inspektorat Daerah, keduanya dengan tingkat serapan anggaran sebesar 59,87 persen,” jelas Bang Imam.

Namun dari sisi lain, terdapat PD yang memiliki tingkat serapan anggaran terendah, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan tingkat serapan anggaran hanya sebesar 15,23 persen. Sementara itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) memiliki tingkat Pelayanan serapan anggaran sebesar 30,42 persen, dan Dinas Penanaman Modal dan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan tingkat serapan anggaran sebesar 34,32 persen.

“Dengan kondisi ini, perlu mengingatkan kepada seluruh pihak untuk tetap melaksanakan rencana yang telah disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023. Diharapkan agar segala kegiatan segera dilaksanakan dan anggaran segera dimanfaatkan,” pungkas Bang Imam dengan tegas. (Edh)

Previous article

2 Prodi Politeknik Negeri Lhokseumawe Raih Akreditasi Unggul

Next article

Pemprov Jabar Dianggap Gagal, Orang Tua Murid Tolak Konsep Sekolah Terbuka