Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Click here - to use the wp menu builder

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

HomeNewsUpaya Pemkot Bandung Atasi Masalah Sampah: TPA Darurat dan TPS Substitusi

Upaya Pemkot Bandung Atasi Masalah Sampah: TPA Darurat dan TPS Substitusi

29/04/2023

242

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya menangani permasalahan sampah pasca Idulfitri (foto:Istimewa)

Bandung | suararakyat.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya menangani permasalahan sampah pasca Idulfitri. Kendalanya adalah operasional di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang mengakibatkan penumpukan di 55 Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah di Kota Bandung.

Pelaksana Harian Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan bahwa beberapa upaya sedang dilakukan untuk menangani masalah sampah sementara, termasuk menyiapkan TPA darurat dan melakukan pola substitusi di TPS yang overload. Pemkot Bandung juga berharap kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar segera memproses normalisasi TPA Sarimukti.

Meskipun demikian, Ema menyebut bahwa perlu ada tinjauan lebih lanjut terkait penggunaan lahan di Cicabe. Jika upaya ini terpaksa dilakukan, Ema memohon kolaborasi dari sejumlah pihak, utamanya masyarakat di wilayah tersebut untuk bisa berbesar hati. Ema juga meminta warga Kota Bandung untuk meniru TPS-3R di RW 12 Kelurahan Maleer yang sudah bisa menangani permasalahan sampah secara mandiri.

“Kita upayakan sementara, beberapa lahan milik Pemkot Bandung seperti di Cicabe untuk menampung sementara. Kita juga lakukan pola substitusi di TPS yang overload. Misal dari TPS Cibeunying ke Babakan Siliwangi, begitu TPA sudah memungkinkan, kita angkut ke TPA. Sementara begitu polanya,” ucap Ema di sela-sela meninjau sejumlah wilayah di Kota Bandung, Jumat, 28 April 2023

Pemkot Bandung berharap bahwa dengan adanya upaya-upaya ini, masalah sampah di Kota Bandung dapat segera teratasi dan kembali normal seperti sebelumnya. Kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut. Semoga langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemkot Bandung dapat membawa perubahan yang positif bagi Kota Bandung dan lingkungan sekitarnya. (DN)

Previous article

Polisi Mengamankan WNA yang Meludahi Imam di Masjid Al-Muhajir Bandung

Next article

Anggota Dewan Komisi D Fraksi PKS, Haji Imam Musanto Apresiasi Bantuan Yang Diberikan Pemkot Depok Kepada Korban Hanyut