Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Pakde Bowo Gaungkan Bonsai Sebagai Daya Tarik Wisata Baru Kota Depok

DEPOK | suararakyat.net – Suasana Taman Bonsai K3D di Kota Depok akhir pekan ini begitu hidup. Ratusan pecinta bonsai berkumpul dalam ajang kontes dan...
HomeHukumTidak Ada Hakim yang Melapor Terkena Godaan Menurut KY, Mukti Fajar Minta...

Tidak Ada Hakim yang Melapor Terkena Godaan Menurut KY, Mukti Fajar Minta Para Hakim Pertahankan Integritas dan Kapasitas

Depok | suararakyat.net – Dalam peringatan HUT ke-70 Ikatan Hakim Indonesia tanggal 20 Maret 2023, Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar mengungkapkan, bahwa pada tahun 2022, KY menerima 2.995 laporan terkait pengawasan Hakim. Namun, dari ribuan laporan tersebut, KY tidak menerima satu pun laporan dari Hakim yang mengalami godaan dalam mengadili perkara.

Mukti Fajar menjelaskan, bahwa hanya ada beberapa Hakim yang melaporkan diri mereka direndahkan martabatnya dan membutuhkan advokasi atau perlindungan dari KY. Laporan yang KY terima hanyalah laporan mengenai ancaman pembunuhan, intervensi, dan lain – lain. Namun, tidak ada laporan mengenai godaan yang dialami oleh Hakim.

“Yang laporan ke KY tentang pengawasan hakim 2.995 kemarin Tahun 2022, tapi yang lapor Hakim, yang lapor bahwa dia direndahkan martabatnya kemudian butuh advokasi atau perlindungan dari Komisi Yudisial hanya belasan. Ada ancaman pembunuhan, ada ancaman apa namanya intervensi dan sebagainya mereka lapor. Tapi kalau godaan enggak ada pernah Hakim melapor ke Komisi Yudisial”, ucap Ketua KY Mukti Fajar saat menjadi pembicara dalam peringatan HUT ke-70 Ikatan Hakim Indonesia, Senin 20/3/2023.

Menurut Mukti, tindakan godaan terhadap Hakim dapat merendahkan martabat mereka. Oleh karena itu, ia meminta para Hakim agar tidak mudah tergoda untuk melakukan ‘Jual Beli Perkara’, yang dapat merusak integritas mereka sebagai Hakim.

“Bahwa KY saya sebagai seorang Hakim direndahkan martabat saya karena saya diiming – imingi godaan. Karena itu adalah bagian merendahkan martabat Hakim”, imbuhnya.

Mukti juga menekankan pentingnya refleksi diri bagi para Hakim, dan meminta mereka untuk meningkatkan kapasitas dan integritas mereka. Kapasitas dan kesalehan akademik adalah hal yang penting bagi seorang Hakim, selain moral dan integritas yang baik.

“Mohon maaf bapak ibu yang mulia para Hakim, ketika Bapak Ibu diiming – iming dan menerima itu bahwa kemudian bapak ibu tidak lagi yang mulia. Tapi bapak ibu menjadi seorang dagangan yang bisa dibeli dengan sekian rupiah. Padahal kebanggaan martabat Hakim itu lebih dari nilai daripada nilai rupiah ataupun sekarang nggak model rupiah ya Pak ya sekarang dollar atau giro kan gitu”, tuturnya.

“Yang kedua mengenai kapasitas. Kapasitas ini penting bagi seorang Hakim karena tidak saja Hakim dibutuhkan Hakim yang baik secara moral, baik secara integritasnya, tetapi bahwa dia juga mempunyai kapasitas kemampuan intelektual dia harus mempunyai kesalehan akademik”, pungkas dia

Dalam kesimpulannya, Mukti mengingatkan para hakim bahwa kebanggaan martabat hakim adalah lebih penting daripada nilai rupiah atau uang. Hakim harus mempertahankan integritas dan kapasitas mereka agar dapat memenuhi tugas mereka secara efektif dan adil.(Nawi)