Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Ikut Seruannya! Besok DPRD Depok Ngarak Ondel-Ondel Bareng Warga

DEPOK | suararakyat.net - Ada yang spesial dari perayaan Lebaran Depok tahun ini! Sejumlah anggota DPRD Kota Depok dijadwalkan turun langsung ke jalan untuk...
HomePolitikTerobosan Baru Kancah Koalisi Politik, Partai NasDem dan KPP Serahkan Pilihan Cawapres...

Terobosan Baru Kancah Koalisi Politik, Partai NasDem dan KPP Serahkan Pilihan Cawapres Pilpres 2024 kepada Anies Baswedan

Jakarta | suararakyat.net – Partai NasDem dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sepakat memberikan kepercayaan penuh kepada Capres Anies Baswedan, untuk menentukan Calon Wakil Presiden (Cawapres) pendampingnya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Partai NasDem memprediksi bahwa Cawapres yang dipilih oleh Anies akan menjadi kejutan besar.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Pemenangan Pemilu Partai NasDem, Jakfar Sidik, pemimpin yang akan dipilih untuk memimpin Indonesia lima atau sepuluh tahun ke depan harus memiliki kedekatan dengan rakyat dan visi tentang Indonesia yang akan dibangun. Oleh karena itu, Anies dianggap sebagai sosok yang ideal untuk menentukan Calon Wakil Presiden yang cocok untuk memimpin Indonesia.

“Kita sedang menyiapkan pemimpin Indonesia lima tahun atau sepuluh tahun mendatang, artinya kita harus pilih yang pertama dia adalah harus dekat dengan rakyat yang kedua memiliki visi atau imajinasi-imajinasi tentang Indonesia yang akan dibangun itu seperti apa”, ucap Wasekjen Bidang Pemenangan Pemilu Partai NasDem, Jakfar Sidik dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/5/2023).

Jakfar menambahkan, bahwa keputusan untuk memberikan wewenang penuh kepada Anies untuk memilih Calon Wakil Presidennya tertuang dalam piagam kesepakatan tiga partai koalisi, yaitu NasDem, Demokrat, dan PKS. Figur Cawapres yang akan dipilih Anies akan menjadi kejutan besar bagi publik karena dipilih berdasarkan pertimbangan yang terbaik, bukan hanya untuk kepentingan partai politik, tetapi juga untuk kepentingan Indonesia secara keseluruhan.

Jakfar juga menyatakan keyakinannya, bahwa pasangan Anies dan Calon Wakil Presiden yang dipilihnya adalah duet ideal untuk memimpin Indonesia pada masa yang akan datang. Hal ini diyakini akan memenangkan Pilpres 2024, dan membangun masa depan Indonesia yang lebih baik.

“Yang kedua akan dimunculkan akan diberikan kejutan yang membuat semua wah, memang ini pasangan ideal untuk memenangkan Capres dan membangun Indonesia di masa depan”, tandasnya.

Dengan demikian, keputusan untuk memberikan kewenangan penuh kepada Anies untuk memilih Calon Wakil Presidennya merupakan tindakan yang diharapkan dapat memperkuat kerja sama antara partai politik dalam koalisi. Selain itu, keputusan ini juga dapat memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia untuk memilih pemimpin yang dapat membawa negara ini menuju kemajuan yang lebih baik.(Arf)