Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Tag: Rapat Paripurna

HomeTagsRapat Paripurna

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

DPRD Depok Setujui Raperda Perubahan Anggaran Tahun 2023

Depok | suararakyat.net - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar rapat paripurna masa sidang ketiga dalam rangka persetujuan DPRD terhadap perubahan Anggaran...

Rapat Paripurna DPRD Pemalang, Persetujuan Raperda Perubahan APBD 2023

Pemalang | suararakyat.net - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang dalam rangka persetujuan Raperda tentang perubahan APBD kabupaten Pemalang tahun Anggaran 2023, Ajeng Triyani Selaku...

Rapat Paripurna DPRD Pemalang, Usulan Calon Bupati Pasca Pilkada 2020

Pemalang | suararakyat.net - Suasana haru dan antusias memenuhi Ruang Rapat Paripurna DPRD Pemalang ketika Wakil Ketua II DPRD, Khodori, mengumumkan usulan Calon Bupati...

Pandangan Fraksi DPRD Kabupaten Pemalang Terhadap Perubahan APBD 2023

Pemalang | suararakyat.net - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang kembali menyelenggarakan sebuah momen penting dalam arena politiknya. Rapat Paripurna yang diadakan bertujuan...

Kolaborasi Efektif Bupati Pemalang dan DPRD, Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2022

Pemalang | suararakyat.net - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pemalang baru-baru ini mengadakan Rapat Paripurna yang memusatkan perhatian pada beberapa hal penting yakni: ...

Raperda PPA TA 2022 Disahkan Menjadi Perda Pada Rapat Paripurna Tingkat II DPRD Purwakarta

Purwakarta | suararakyat.net - DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Senin malam (31/7/2023) melaksanakan rapat paripurna DPRD pembicaraan tingkat II dalam...

Wow! Cinta Mega Dipecat dari DPRD DKI Jakarta Gegara Main Game Slot saat Rapat

Jakarta | suararakyat.net - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta merekomendasikan Dewan Pimpinan Pusat PDIP memecat Cinta Mega dari Partai Demokrasi...

DPRD dan Pemkab Purwakarta Sepakat Menetapkan Dua Raperda Menjadi Perda

Purwakarta | suararakyat.net - DPRD Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, telah mengadakan rapat paripurna dengan Bupati Purwakarta dalam rangka pembicaraan tingkat II. Rapat tersebut bertujuan...

Tingkat Kehadiran Rendah, Rapat Paripurna DPRD Kota Depok Diskors

Depok | suararakyat.net - Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi LKPJ Walikota Depok tahun anggaran 2022 diskors satu jam, lantaran kehadiran anggota DPRD tidak kuorum, Jum’at...

DPRD F-NasDem Membuat Interupsi di Rapat LKPJ, Mengkritik Absennya Heru Budi

Jakarta | suararakyat.net - Nova Harivan Paloh, Wakil Ketua Fraksi NasDem Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, menyela rapat paripurna tentang Laporan Pertanggungjawaban Gubernur...

Sidang Paripurna DPRD Kota Depok Hasilkan Raperda Pesantren

Depok, Gerbang Indonesia – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Hasil Reses Masa Sidang Pertama Tahun...

Categories

spot_img