Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Tag: Hadi Pranoto

HomeTagsHadi Pranoto

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

Soal PT Rama Gloria Sakti Tekstil Industri, Hadi Pranoto: Keputusan Status Pailit Ditentukan oleh Pengadilan Niaga

Surabaya | suararakyat.net - Lebih dari satu tahun Yakub Miradi dan Della Anggun Paramita selaku Kurator PT Rama Gloria Sakti Tekstil Industri (dalam pailit)...

Hadi Pranoto Ancam Laporkan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim ke KOMNASHAM

Surabaya | suararakyat.net - Tindakan Ditreskrimsus Polda Jatim terus menerus memanggil dan memeriksa dan/atau minta keterangan kepada Tim Kurator PT Ramagloria Sakti Tekstil Industri...

Hadi Pranoto Kuasa Hukum Kurator Della Anggun Paramita dan Yakub Miradi Minta Suratnya Dibalas Oleh Kapolri

Surabaya | suararakyat.net - Dugaan adanya persekongkolan jahat polisi dengan debitor Pailit PT. Ramagloria Sakti Tekstil Industri yang berlangsung sejak bulan Maret telah dihadapi...

Kuasa Kurator PT. Rama Gloria Sakti Tekstil Industri (Dalam Pailit) Juga Lapor Komnasham

Reporter: Okik Surabaya | suararakyat.net - Dengan mengutip kata-kata Najwa Shihab "Keadilan jadi barang sukar, ketika hukum hanya tegak pada yang bayar", kuasa hukum Kurator...

Aparat Ditreskrimsus Polda Jatim “Pengkhianat”

DUH POLISI LAIN KATA KAPOLRI LAIN KATA BAWAHANNYA Surabaya | suararakyat.net - Sikap Kapolri terhadap Pengaduan masyarakat jelas dan tegas. Yakni, setiap ada pengaduan masyarakat harus dibereskan. Beda...

Dualisme “DKKS” Pemkot Surabaya di Gugat, Simak Disini

Reporter: Okik Surabaya | suararakyat.net - Dr. Hadi Pranoto SH MH selaku kuasa hukum, Senin 27-6-2022 membeberkan gugatan terkait polemik DKS tandingan. Polemik ini berkembang...

Purnawirawan, Warakawuri Warga Bhaskara Jaya Korem 084 Mulyosari Curhat pada Prabowo 

Reporter: Okik Surabaya | suararakyat.net - Permasalahan payung hukum kepemilikan rumah Negara Tentara Nasional Indonesia merupakan persoalan dilematis. Di satu sisi Markas Besar TNI belum...

Hadi Pranoto “Laporan Kepada Presiden Jokowi yang Komitmen Sikat Mafia Tanah”

Reporter: Oky Surabaya | suararakyat.net - Dalam laporannya kepada bapak Presiden. Ir Joko Widodo, tentang praktik mafia tanah. Pengamat politik dan praktisi hukum Dr Hadi...

Hadi Menduga Prof Mahfud Md Terpapar Buzzer atau Influencer 

Reporter: Oky Surabaya | suararakyat.net - Pada hakekatnya hak tanah merupakan hubungan hukum antara subjek hak dengan tanah, dimana hubungan tersebut memperoleh perlindungan hukum. Tujuan...

Hadi Pranoto Tantang Debat Mahfud MD Soal Pernyataannya

Reporter: Okik Surabaya | suararakyat.net - Keinginan debat terbuka yang disuarakan oleh pengamat politik dan praktisi hukum Dr Hadi Pranoto SH.MH, kali ini ditujukan pada...

Hadi Pranoto: Masa Iya Negara Bangkrut ?

Reporter: Okik Surabaya | suararakyat.net - Kehendak menyampaikan sesuatu pertanyaan sekaligus arti dari jawaban didalamnya. Pengamat Politik dan Praktisi Hukum Dr Hadi Pranoto SH MH...

Hadi Pranoto: “QUO VADIS KPK” Mengapa Nadamu Murung Langkah Kaki Gelisah

Reporter: Okik Surabaya | suararakyat.net - Peraturan Pemerintah yang sudah diteken Presiden Joko Widodo pada 18 September 2018 ini mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran...

Categories

spot_img