Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Ikut Seruannya! Besok DPRD Depok Ngarak Ondel-Ondel Bareng Warga

DEPOK | suararakyat.net - Ada yang spesial dari perayaan Lebaran Depok tahun ini! Sejumlah anggota DPRD Kota Depok dijadwalkan turun langsung ke jalan untuk...
HomeEkonomiSuara Protes dari Pelaku Industri: Kritik Tajam terhadap Rancangan Pajak Kripto Baru...

Suara Protes dari Pelaku Industri: Kritik Tajam terhadap Rancangan Pajak Kripto Baru di Amerika Serikat

suararakyat.net – Amerika Serikat (AS) menjadi sorotan dalam dunia kripto karena proposal pajak baru yang diajukan oleh Departemen Keuangan AS. Proposal ini, yang telah memasuki periode komentar dan dengar pendapat publik selama berbulan-bulan, telah menuai kritik pedas dari pelaku industri kripto di AS.

X, sebelumnya dikenal sebagai Twitter, kini penuh dengan kritik dan keluhan terhadap cakupan luas proposal tersebut. Salah satu poin kontroversial adalah tuntutan pelaporan pajak yang mencakup operasi kripto terdesentralisasi. Para pelaku industri berpendapat bahwa hal ini adalah hal yang sulit, bahkan tidak mungkin untuk dipatuhi.

Miller Whitehouse-Levine, CEO dari kelompok lobi keuangan terdesentralisasi (DeFi), mengatakan bahwa proposal ini terlalu berlebihan dan memiliki ketentuan yang mencakup berbagai jenis entitas. Ia menyoroti bahwa bahkan dompet kripto yang dihosting sendiri atau tidak dihosting dapat terkena dampaknya. Meskipun pengguna dompet yang dihosting sendiri melakukan transfer sendiri, proposal ini tetap berusaha untuk menemukan pihak ketiga yang “bertanggung jawab untuk melakukan transfer atas nama” pengguna dompet. Pernyataan Whitehouse-Levine, seperti yang dikutip dari Yahoo Finance pada Sabtu (26/8/2023), menunjukkan kekhawatiran mendalam dalam industri.

Kristin Smith, CEO Asosiasi Blockchain, juga memberikan pandangannya terhadap proposal ini. Ia berpendapat bahwa aturan di masa depan berpotensi memberikan petunjuk yang lebih jelas bagi investor kripto untuk melaporkan pajak mereka. Namun, Smith mengkhawatirkan bahwa proposal ini dapat menghilangkan hambatan utama yang selama ini mempersulit keterlibatan dalam aset digital. Ia menegaskan bahwa ekosistem kripto memiliki dinamika yang berbeda dengan aset tradisional, dan aturan yang diterapkan haruslah disesuaikan agar tidak memasukkan peserta ekosistem yang sebenarnya tidak memiliki jalur menuju kepatuhan.

Waktu masih ada bagi industri kripto untuk menyuarakan keberatan mereka terhadap proposal ini. Hingga 30 Oktober, para pemangku kepentingan dapat mengajukan keluhan mereka kepada Departemen Keuangan dan Dinas Pendapatan Internal AS. Kemudian, pada 7 dan 8 November, akan diadakan dengar pendapat publik untuk mendapatkan masukan lebih lanjut dari berbagai pihak. Penulis proposal ini telah memasukkan bahasa yang inklusif dalam dokumen panjang mereka, dengan tujuan untuk mendapatkan perspektif yang beragam dari sektor kripto.

Secara keseluruhan, industri kripto di AS sedang menghadapi tantangan besar dalam bentuk proposal pajak yang kontroversial ini. Suara-suara kritis dari para pemangku kepentingan menggarisbawahi perlunya aturan yang lebih tepat dan sesuai dengan dinamika ekosistem kripto yang unik. Selama periode komentar dan dengar pendapat publik ini, nasib proposal ini akan ditentukan oleh dialog yang berlangsung antara regulator dan pelaku industri kripto. (In)