Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Pakde Bowo Gaungkan Bonsai Sebagai Daya Tarik Wisata Baru Kota Depok

DEPOK | suararakyat.net – Suasana Taman Bonsai K3D di Kota Depok akhir pekan ini begitu hidup. Ratusan pecinta bonsai berkumpul dalam ajang kontes dan...
HomeNewsSoroti Gaya Hidup Mewah Massdes Arouffy, PKS menganggap Nilai Aset Massdes yang...

Soroti Gaya Hidup Mewah Massdes Arouffy, PKS menganggap Nilai Aset Massdes yang Dilaporkan Tidak Realistis

Jakarta | suararakyat.net – PKS (Partai Keadilan Sejahtera) telah menyuarakan keprihatinan atas kekayaan Massdes Arouffy yang dilaporkan, seorang pejabat dari Dinas Perhubungan di DKI Jakarta, yang keluarganya sering memamerkan gaya hidup mewahnya di media sosial. PKS menganggap nilai aset Massdes yang dilaporkan tidak realistis.

“Tidak realistis bukan?. Seorang ASN (Pegawai Negeri Sipil) dilaporkan memiliki kekayaan Rp 1,8 miliar, tapi tas istrinya harganya Rp 1,5 miliar’, terang Muhammad Taufik Zoelkifli, anggota Dewan Daerah DKI Jakarta dari PKS, pada Sabtu, 1/4/2023.

Taufik mendesak Massdes menjelaskan kekayaannya kepada publik. Ia berpendapat Massdes harus mengklarifikasi apakah keluarganya memiliki sumber pendapatan lain yang memungkinkan mereka mempertahankan gaya hidup mewah.

“Pak Masdes harus menjelaskan ke publik kenapa istrinya punya tas tangan yang mahal. Apakah kekayaan istrinya berasal dari sumber yang terpisah dari suaminya? Apakah istrinya punya usaha atau menerima warisan yang besar?”, tanyanya.

Sebagai seorang PNS, Massdes berhak untuk merespon isu yang ada. Taufik mendesak Pemprov DKI selaku atasan Massdes mengambil tindakan jika penjelasannya bertentangan dengan fakta.

“Pak Massdes berhak menanggapi untuk membersihkan namanya dan nama Korps ASN Pemprov DKI Jakarta. Jika tanggapan tidak dapat diterima, maka harus ada sanksi dari atasannya”, ujarnya.

“Kalau ada dugaan korupsi atau gratifikasi, harus diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku. Massdes belum tentu bisa dicopot dari jabatannya. Tergantung berat ringannya pelanggaran. Dia baru bisa dimutasi jika kesalahannya dianggap kecil”, tambahnya.

Taufik juga mengingatkan PNS untuk tidak memamerkan kekayaannya. Sebagai abdi negara, Taufik menilai PNS harus berhati-hati dalam bertindak.

“Kalau mau kaya dan pamer, jadilah pengusaha. Tapi harus kerja keras dan melakukannya dengan cara yang halal dan thoyyiban”, tegasnya.

“PNS adalah pegawai negeri yang digaji dari APBN, yaitu uang rakyat. Oleh karena itu, PNS memiliki tanggung jawab yang besar kepada rakyat dan Tuhan Yang Maha Esa”, lanjutnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov DKI telah memeriksa Massdes Arouffy menyusul viralnya postingan istri dan putrinya yang memamerkan gaya hidup mewah.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pemeriksaan dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) saat ini sedang melakukan pemeriksaan Massdes.

“Untuk itu sudah kami laporkan, dan sekarang Badan Pengawasan dan Pembinaan Kepegawaian Inspektorat akan melakukan pemeriksaan”, kata Syafrin Liputo saat didekati di Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Jum’at, 31/3/2019.

Gaya hidup istri pejabat Dishub DKI Jakarta ini menjadi sorotan media sosial. Menurut detikcom, sang istri kerap menggunakan tas mewah, termasuk Hermes Birkin hitam seharga Rp 1,5 miliar. Tak hanya sang istri, putri Massdes juga memamerkan tas mewah miliknya, mulai dari Lady Dior Bag senilai Rp60 juta hingga Balenciaga senilai Rp17,6 juta.(NW)