Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

BPN Depok Diduga Lindungi Mafia Tanah, Kuasa Hukum Desak Constatering Sengketa 351 Meter Siliwangi

DEPOK | surarakyat.net – Proses panjang dan berliku lahan seluas 351 meter persegi di Jalan Siliwangi, Pancoran Mas, kembali menguak potret buram tata kelola...
HomePendidikanSikapi Tema Serangan Siber Dalam Debat Calon Presiden 2024, Pakar Keamanan dan...

Sikapi Tema Serangan Siber Dalam Debat Calon Presiden 2024, Pakar Keamanan dan Pertahanan Angkat Bicara 

Jakarta | suararakyat.net – Situs keamanan antivirus Indonesia, Vaksin.com merilis tindak kejahatan siber yang terjadi sepanjang 2023. Dari berbagai aktivitas cybercrime yang ada, penipuan jual beli online menempati peringkat pertama sebanyak 53.793 insiden, diikuti oleh scamming 12.472 insiden dan investasi online fiktif sebanyak 9.810 insiden.

Strategi keamanan dan pertahanan Indonesia menjadi isu hangat yang dibahas dalam Debat Calon Presiden Indonesia 2024 pada Minggu, 7 Januari 2024 yang lalu. Dr. Ian Montratama, Dosen Program Studi Hubungan Internasional Ahli Keamanan dan Pertahanan Universitas Pertamina, membagikan perspektifnya sebagai salah satu panelis debat calon presiden tahun 2024.

“Ini menjadi sebuah kehormatan bagi saya, terlebih saya sendiri tergolong masih belia dalam menjadi akademisi. Saya juga bersyukur dapat berpartisipasi memberikan pandangan sebagai pokok permasalahan guna penyampaian dan pendalaman visi misi sebagai calon presiden Indonesia. Keamanan dan pertahanan nasional memang menjadi aspek vital dalam mempertahankan kedaulatan negara”, ujar Dr. Ian.

Sebagai perpanjangan tangan publik, Dr. Ian dan kesepuluh panelis lainnya berupaya menggali berbagai aspek mengenai keamanan dan pertahanan nasional yang disajikan melalui berbagai pertanyaan dengan konteks permasalahan nyata yang sedang dialami.

“Meski profil panelis didominasi oleh para akademisi dari berbagai bidang keamanan dan pertahanan, justru menjadikan diskusi yang dijalankan semasa karantina berjalan cukup intens. Dengan berbagai latar belakang kepakaran yang berbeda, para panelis memberikan perspektif beragam yang pada akhirnya memunculkan 18 pertanyaan yang dihadirkan dalam debat calon presiden”, tambah Dr. Ian.

Dalam perhelatan debat calon presiden Indonesia 2024 tersebut, pertanyaan yang mengacu pada aspek keamanan dan pertahanan digital juga menjadi topik yang digaungkan bagi para paslon untuk beradu gagasan. Pertanyaan tersebut mengacu pada kebijakan pengembangan teknologi sebagai bentuk membangun keamanan siber dan kedaulatan data di ruang siber.

National Cyber Security Index pada 2023 yang lalu mencatat keamanan siber Indonesia berada di urutan ke-49 dari 176 negara dengan tingkat keamanan siber 63,64. Angka ini jauh di bawah skor negara tetangga seperti Malaysia, dengan skor 79,22 diikuti oleh Singapura dengan skor 71,43. Faktor human error, kelemahan sistem dan peretasan disebut sebagai faktor berpengaruh dalam kejahatan siber (Hapsari, 2023).

Sebagai ahli dalam bidang keamanan dan pertahanan, Dr. Ian turut menanggapi hasil dari debat tersebut. Menurut Dr. Ian, ketiga calon presiden Indonesia 2024 tersebut sepakat untuk meningkatkan keamanan dan pertahanan nasional melalui berbagai instrumen.

“Berbicara keamanan dan pertahanan, tidak hanya terjadi di darat, laut dan udara, namun juga terjadi di dunia maya dan bersifat global, melintasi batas negara. Sepanjang tahun 2023, terjadi 40,6% kejahatan siber di Indonesia. Mengamati hasil debat kemarin, ketiga capres sepakat meningkatkan keamanan dan pertahanan Indonesia. Selain melalui pengadaan alat utama sistem senjata, peningkatan keamanan teknologi siber, serta yang tidak kalah penting yaitu peningkatan kapabilitas SDM”, tandas Dr. Ian.

Sebagai informasi, saat ini kampus besutan PT Pertamina (Persero) tengah membuka peluang untuk berkuliah di UPER. Bagi calon mahasiswa yang tertarik, dapat mengakses informasi selengkapnya melalui https://pmb.universitaspertamina.ac.id/ (Arifin)