Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Aliansi Pendidikan: Lindungi Hak Belajar Anak, Buka Dialog Soal Lahan SDN Utan Jaya

DEPOK | suararakyat.net - Ketua Aliansi LSM Pendidikan, Mulyadi Pranowo, angkat bicara terkait polemik penggembokan SDN Utan Jaya yang dilakukan oleh pihak ahli waris...
HomePendidikanSepuluh Upaya Wali Kota Depok Menuju Pendidikan Berkualitas dan Inklusif

Sepuluh Upaya Wali Kota Depok Menuju Pendidikan Berkualitas dan Inklusif

Depok | suararakyat.net – Kota Depok, sebuah kota yang terletak di Jawa Barat, Indonesia, tengah mengarahkan perhatiannya pada pembangunan pendidikan. Wali Kota Depok, yang akrab disapa Kiai Idris, dengan tekad kuatnya, memaparkan konsep pembangunan pendidikan yang sedang dijalankan di Kota Depok dalam sebuah wawancara dengan stasiun Televisi Republik Indonesia (TVRI) Jawa Barat (Jabar) via Zoom Meeting pada Senin, 25 September 2023.

“Kami ingin menegaskan bahwa semua aspek pembangunan dan tugas pemerintahan kami diarahkan untuk mencapai visi Kota Depok yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, kami juga memastikan kebijakan pembangunan kami selaras dengan kebijakan dari pemerintah pusat dan provinsi, serta mencapai Sustainable Development Goals (SDGs),” ungkap Kiai Idris dengan tegas.

Dalam konteks pendidikan, Pemerintah Kota Depok telah menetapkan 10 program prioritas pembangunan, salah satunya adalah peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Kiai Idris menjelaskan, “Kami berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur pendidikan dengan membangun gedung sekolah baru, merenovasi atau merehabilitasi sekolah yang sudah ada, dan menambahkan ruang kelas baru.”

Lebih lanjut, Kiai Idris menyatakan bahwa Pemerintah Kota Depok juga mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan sekolah-sekolah yang memerlukan renovasi atau pemeliharaan rutin.

“Pada tahun ini, kami telah mengalokasikan sumber daya yang cukup besar untuk pembangunan awal, termasuk pembangunan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri. Kami telah membangun beberapa SMP dan SD Negeri baru serta merehabilitasi dua SMP dan satu SD. Selain itu, kami memiliki rencana untuk membangun SMP Negeri di Cilodong, Sukmajaya, dan Cinere,” tuturnya.

Anggaran pendidikan di Kota Depok juga mencapai pencapaian yang mengesankan. Kiai Idris menjelaskan bahwa anggaran pendidikan yang dialokasikan sebesar 25,01 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023, yang mencapai angka Rp 3,8 Triliun. Rincian anggaran ini meliputi bidang pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan, olahraga, dan pembangunan gedung pendidikan.

Selain perbaikan infrastruktur, Kiai Idris juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas guru. Pemerintah Kota Depok telah memberikan insentif kepada guru honorer di sekolah negeri dan swasta di tingkat SD dan SMP, serta mengadakan berbagai pelatihan pendidikan. Dari pendidikan anak usia dini hingga pelatihan pengembangan karakter guru, Pemerintah Kota Depok berusaha meningkatkan kualitas pendidikan di daerah ini.

Tak hanya itu, Pemkot Depok juga memberikan insentif bulanan kepada guru honorer di berbagai tingkat pendidikan. Total anggaran untuk ini mencapai Rp 99 Miliar dan mencakup berbagai jenis guru, dari guru SD hingga guru kesetaraan.

Pemerintah Kota Depok juga memantau Angka Partisipasi Kasar (APK) masyarakat dalam pendidikan. Dalam hal ini, capaian APK SD, MI, SDLB, dan paket A mencapai 104,61 persen, sementara APK SMP, MTs, SMPLB, dan paket B pada tahun 2022 mencapai 94,06 persen. Namun, masih ada warga Depok yang menyekolahkan anak-anaknya di wilayah lain, seperti pondok pesantren di Jawa Barat, sehingga APK belum mencapai 100 persen.

Pemkot Depok juga telah meluncurkan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) untuk siswa yang putus sekolah dan kurang mampu. Pada tahun 2022, program ini telah memberikan bantuan sebesar Rp 3 Juta per tahun kepada 6.380 siswa.

Kiai Idris juga mendorong sekolah swasta untuk menerima siswa kurang mampu dan memberikan subsidi silang. Bagi yang mampu, dia juga mengajak mereka untuk menjadi bapak asuh atau membantu biaya pendidikan siswa kurang mampu.

Dengan berbagai inisiatif ini, Pemerintah Kota Depok berusaha keras untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menciptakan akses yang lebih baik ke pendidikan yang berkualitas bagi masyarakatnya. Semua upaya ini memastikan bahwa Kota Depok terus maju dalam pembangunan pendidikan yang berkelanjutan dan inklusif. (Edh)