Canberra | suararakyat.net – Australia, sebagai sebuah negara dengan sejarah panjang yang sarat dengan keragaman budaya dan etnis, kini menghadapi momen penting dalam sejarahnya. Salah satu isu sentral yang sedang diperdebatkan adalah referendum untuk memberikan hak kepada masyarakat Pribumi, termasuk Aborigin dan penduduk Kepulauan Selat Torres, untuk dikonsultasikan dalam pembuatan kebijakan nasional yang berkaitan dengan mereka. Dalam konteks ini, mantan Perdana Menteri Australia, John Howard, menarik perhatian dengan komentarnya yang kontroversial, Rabu (26/7/2023).
John Howard, yang menjabat sebagai PM Australia selama 1996 hingga 2007, menyatakan bahwa penjajahan Inggris di Australia adalah “hal paling beruntung yang pernah terjadi” bagi negaranya. Komentar ini mencuat ketika referendum tentang memberikan hak konstitusional kepada masyarakat Pribumi akan segera dilaksanakan. Howard meramalkan bahwa referendum tersebut akan gagal.
Salah satu kritik utama yang diajukan Howard adalah bahwa warga Australia tidak sepenuhnya memahami dampak yang akan ditimbulkan oleh hak konsultasi bagi masyarakat Pribumi terkait dengan kebijakan nasional, seperti dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan sosial. Howard tampak skeptis terhadap ide memberikan hak konsultasi ini dan lebih memilih untuk fokus pada langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kondisi dan status sosial masyarakat Pribumi.
Meskipun Howard menolak gagasan reparasi dan perjanjian, serta menyebutnya sebagai hal “menjijikkan secara konstitusional,” pernyataannya tentang penjajahan Inggris mencerminkan pandangan yang kontroversial. Dia memuji penjajahan Inggris sebagai lebih sukses dan dermawan dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Namun, pernyataan ini juga menciptakan perdebatan dan ketidaksetujuan di antara masyarakat, karena banyak yang melihat penjajahan sebagai masa kelam dalam sejarah Australia dengan dampak negatif yang berkepanjangan bagi masyarakat Pribumi.
Komentar Howard juga disorot karena dinilai sebagai bagian dari kampanye untuk mempengaruhi hasil referendum. Survei terakhir menunjukkan mayoritas pemilih cenderung menolak hak konsultasi konstitusional untuk masyarakat Pribumi, dengan 52 persen menentangnya. Namun, penting untuk dicatat bahwa pandangan publik dapat berubah seiring berjalannya waktu dan kampanye yang efektif.
Sementara Australia berusaha mencari jalan untuk merangkul dan menghormati keragaman budaya dan sejarahnya, isu masyarakat Pribumi menjadi prioritas yang memerlukan pemikiran mendalam dan dialog yang inklusif. Upaya untuk mencapai kesepakatan dan kesetaraan harus didasarkan pada pengakuan penuh atas masa lalu dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat Pribumi.
Meskipun John Howard memiliki pandangan kontroversial tentang penjajahan Inggris, perdebatan dan wacana terbuka seperti ini adalah langkah penting menuju pemahaman bersama dan kesepakatan di tengah-tengah perbedaan pendapat. Bagaimanapun juga, penting untuk mengenang bahwa sejarah adalah cermin bagi masa depan, dan upaya bersama harus dilakukan untuk menciptakan Australia yang lebih inklusif dan adil bagi semua warganya. Seiring dengan berjalannya waktu, harapan untuk mencapai rekonsiliasi nasional dan menghormati warisan budaya masyarakat Pribumi semakin nyata. (In)
.){kind=link}