Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Click here - to use the wp menu builder

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

HomeNewsSatpol PP Kota Depok Siap Amankan Festival Kebangsaan dalam Peringatan HUT RI...

Satpol PP Kota Depok Siap Amankan Festival Kebangsaan dalam Peringatan HUT RI ke-78

25/08/2023

164

Kepala Satpol PP Kota Depok, Mohamad Thamrin (foto:Istimewa)

Depok | suararakyat.net – Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Depok siap melaksanakan tugas pengamanan dalam rangka peringatan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia (RI) di tingkat Kota Depok. Upacara ini akan dihadiri oleh puluhan ribu warga yang akan meramaikan Festival Kebangsaan yang dijadwalkan berlangsung di Alun-Alun Kota Depok pada Sabtu, 26 Agustus 2023.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Satpol PP Kota Depok, Mohamad Thamrin, menegaskan kesiapan timnya untuk memastikan keamanan selama acara berlangsung. Satpol PP akan mendeploy sekitar 30 personel untuk mengamankan peserta pawai yang diperkirakan akan mencapai 2.000 peserta. Tujuan utama dari pengamanan ini adalah untuk memastikan jalannya perayaan berjalan dengan lancar dan aman bagi semua peserta serta penonton, ujar Thamrin, Jum’at (25/08/2023)

Selain pengamanan, Satpol PP juga berfokus pada penertiban para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di sekitar lokasi acara. Sebanyak 30 personel Satpol PP akan ditempatkan untuk memastikan ketertiban dan menjaga kenyamanan bagi semua pihak yang hadir.

Menariknya, Kepala Satpol PP Kota Depok juga mengumumkan keterlibatan aktif personel dalam pawai. Sekitar 50 personel Satpol PP akan ikut serta dalam pawai sebagai bagian dari peserta. Mereka akan menampilkan atraksi unik dan menarik yang akan meramaikan jalannya pawai dan parade mobil.

“Kami akan menampilkan yang unik dan meriah untuk pawai besok dan parade mobil dan sebagainya,” ungkap Thamrin.

Dengan persiapan yang matang dan keterlibatan yang aktif dalam acara, diharapkan Festival Kebangsaan di Alun-Alun Kota Depok menjadi sukses dan mengesankan bagi semua peserta dan penonton. Selain memperingati HUT ke-78 RI, acara ini juga menjadi wujud kebersamaan dan semangat nasionalisme yang perlu terus ditanamkan dalam jiwa masyarakat Indonesia, khususnya di Kota Depok. (Roni)

Previous article

Kolaborasi dengan Kanda, Choky Sitohang: Memberikan Kesempatan yang Muda untuk Bersuara

Next article

Evaluasi Kualitas Udara Depok Menurut Kepala DLHK