Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

BPN Depok Diduga Lindungi Mafia Tanah, Kuasa Hukum Desak Constatering Sengketa 351 Meter Siliwangi

DEPOK | surarakyat.net – Proses panjang dan berliku lahan seluas 351 meter persegi di Jalan Siliwangi, Pancoran Mas, kembali menguak potret buram tata kelola...
HomeEkonomiSaatnya Mengatasi Ancaman: Senator AS Perkenalkan RUU Terkait Adopsi Bitcoin El Salvador

Saatnya Mengatasi Ancaman: Senator AS Perkenalkan RUU Terkait Adopsi Bitcoin El Salvador

suararakyat.net – Senator Amerika Serikat (AS) Jim Risch dan Bob Menendez telah memperkenalkan RUU yang mengatasi ancaman yang dapat timbul dari adopsi Bitcoin oleh El Salvador. RUU ini, yang dikenal sebagai Undang-Undang Akuntabilitas untuk Cryptocurrency di El Salvador (ACES), menuntut laporan dari Departemen Luar Negeri AS tentang dampak dari adopsi Bitcoin oleh El Salvador terhadap hubungan ekonomi bilateral dan kerjasama penegakan hukum.

Dalam laporan yang dilansir oleh Decrypt pada Jumat (4/8/2023), RUU ACES pertama kali diperkenalkan pada Februari tahun sebelumnya oleh Senator Risch, Menendez, dan Bill Cassidy. Para pembuat undang-undang ini memiliki dua tujuan utama: pertama, untuk melakukan analisis mendalam tentang bagaimana adopsi Bitcoin oleh El Salvador sebagai alat pembayaran yang sah dapat berdampak pada keamanan dunia maya, stabilitas ekonomi, dan pemerintahan demokratis di negara tersebut. Kedua, untuk memahami risiko-risiko potensial yang mungkin muncul dari langkah maju ini.

Sebagaimana diketahui, El Salvador menjadi sorotan utama pada tahun 2021 ketika menjadi negara pertama di dunia yang menyatakan Bitcoin sebagai mata uang sah. Presiden El Salvador, Nayib Bukele, secara pribadi telah berinvestasi dalam jumlah besar di cryptocurrency ini, dan sekarang bisnis di negara tersebut harus menerima Bitcoin secara hukum jika mereka memiliki sarana teknologi untuk melakukannya.

Meskipun eksperimen Bitcoin Presiden Bukele mendapat pujian dari sebagian kalangan di dunia cryptocurrency, namun tidak jarang juga mendapat kritik dari lembaga-lembaga seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Kritik mereka cenderung berkaitan dengan volatilitas tinggi Bitcoin dan ketidakpastiannya sebagai alat pembayaran yang stabil, serta potensi dampaknya pada stabilitas ekonomi dan pemerintahan negara.

Belum lama ini, Saifedean Ammous, penulis buku “The Bitcoin Standard,” diangkat sebagai penasihat ekonomi terbaru untuk National Bitcoin Office (ONBTC) El Salvador, sebuah entitas yang bertanggung jawab atas semua aspek terkait cryptocurrency di negara tersebut. Keterlibatan Ammous menunjukkan upaya dari pemerintah El Salvador untuk mencari nasihat dari para ahli guna mengoptimalkan penerapan adopsi Bitcoin ini.

Dengan diperkenalkannya RUU ACES oleh Senator Risch dan Menendez, diharapkan dapat membuka pintu untuk diskusi lebih lanjut tentang implikasi dan potensi risiko dari adopsi Bitcoin oleh negara-negara lain di masa depan. Masalah ini sangat kompleks dan berkaitan dengan banyak aspek, termasuk teknologi, keamanan, dan implikasi ekonomi. Dengan melakukan analisis menyeluruh, diharapkan dapat mencapai pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana cryptocurrency dapat diintegrasikan secara berkelanjutan ke dalam sistem ekonomi global dan nasional. (In)