Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Click here - to use the wp menu builder

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

HomeNewsResmi Terpilih Sebagai Ketua KPUD Kota Depok, Willi Sumarlin : Sampai Saat...

Resmi Terpilih Sebagai Ketua KPUD Kota Depok, Willi Sumarlin : Sampai Saat Ini Tak Ada Kendala Yang Berarti

05/01/2024

86

Wili Sumarlin (Tengah) Ketua KPUD Kota Depok terpilih bersama jajaran Komisioner KPUD Kota Depok Periode 2023-2028.(Foto : Istimewa)

Depok | suararakyat.net – Wili Sumarlin yang sebelumnya menjabat sebagai komisioner Bawaslu Depok periode 2018-2023, akhirnya resmi didaulat oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai Ketua KPU Kota Depok beserta 4 orang Komisioner lainnya yakni : Achmad Firdaus, Dafid Hermawan, Dicky Hadi Wijaya, serta Fikri Tamau periode 2023-2028 pada 28 Desember 2023.

Pengumuman tersebut tertuang dalam surat keputusan KPU RI Nomor 1163/SDM.12-pu/04/2023 tentang calon anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih pada 40 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi periode 2023-2028 yang ditandatangani Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari pada Kamis, 28 Desember 2023.

Saat dikonfirmasi suararakyat.net, Willi Sumarlin mengaku, bahwa sampai hari ini menduduki kursi kepemimpinan KPU Kota Depok, dirinya tidak menemukan kendala yang berarti didalam menyesuaikan diri pada saat regulasi progres persiapan pesta demokrasi yang sedang berjalan tersebut.

“Sejauh ini belum ada kendala, melaksanakan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku”, ucap singkatnya, Rabu 3/1/2023.

Diketahui bahwa kebutuhan logistik untuk Pemilu 2024 di Kota Depok yang telah tersedia terdiri atas : 27.872 kotak suara, 22.280 bilik suara, 11.140 tinta. Kemudian 534.909 segel Pemilu hingga 144.820 segel plastik.

Selama sebelum terpilihnya Ketua KPUD Kota Depok yang baru, kinerja KPU Kota Depok diambil alih oleh KPU Jawa Barat, karena tak ada pengganti setelah komisioner periode 2018-2023 selesai tugas sejak 7 Oktober 2023 lalu.(Arifin)

Previous article

Dekarbonisasi Material Sangat Diperlukan Dalam Mendukung Pembangunan Infrastruktur Yang Gencar Dilakukan

Next article

Tragedi Polisi Tembak Polisi, PN Cibinong Gelar Sidang Perdana