Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

SDN 5 Sukmajaya Depok Diduga Abaikan Instruksi Gubernur Jabar Soal Larangan Perpisahan Sekolah

DEPOK | suararakyat.net - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, menuai sorotan setelah muncul informasi bahwa sekolah tersebut tetap merencanakan...
HomeNewsReshuffle Kabinet Jokowi: "Prediksi dan Spekulasi Partai Koalisi"

Reshuffle Kabinet Jokowi: “Prediksi dan Spekulasi Partai Koalisi”

Jakarta | suararakyat.net – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melakukan perombakan kabinetnya minggu depan saat pelantikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang baru. Partai-partai koalisi pemerintahan Jokowi memprediksi kapan perombakan kabinet akan dilakukan, Sabtu (1/4/2023).

Jokowi awalnya mengumumkan pelantikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang baru minggu depan. Komjen Rycko Amelza Dahniel akan menggantikan Komjen Boy Rafli Amar.

“Sudah (ada nama kepala BNPT baru),” kata Jokowi, setelah meresmikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Bogor.

Jokowi juga ditanya apakah pelantikan Kepala BNPT akan digelar bersamaan dengan pelantikan Menpora yang baru. Jokowi hanya menjawab “minggu depan” dua kali sebagai penegasan.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek berbicara tentang isu perombakan kabinet yang akan dilakukan pada 12 April. PPP melihat ada sinyal kuat bahwa perombakan kabinet akan dilakukan oleh Presiden Jokowi.

“Kalau dilihat dari Jokowi, perombakan itu akan dilakukan dalam waktu dekat ya, segera bahasa beliau, tetapi itu kan kewenangan beliau semua, hak prerogatif dari Presiden,” kata Awiek.

Awiek mengatakan sinyal isu perombakan pada 12 April sangat kuat. Namun, dia tetap menyerahkan keputusan akhir kepada Jokowi.

“Soal kapan waktunya tidak ada yang tahu karena itu hak prerogatif Presiden. Tapi, sinyalnya sangat kuat (perombakan pada 12 April),” ujarnya.

Meski begitu, Awiek mengatakan ada kemungkinan perombakan juga dilakukan setelah Lebaran. Namun, menurutnya, posisi Menpora harus segera diisi.

“Kalau PPP memprediksi perombakan itu setelah Lebaran, seperti kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Tetapi, apapun itu semua tergantung kepada Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kapan dan siapa, yang jelas seperti Menpora itu kan perlu ada pengisian orang baru,” tuturnya.

Sementara itu, Waketum PKB Jazilul Fawaid mendukung Presiden Jokowi untuk melakukan perombakan kabinet. Jazilul memprediksi perombakan akan dilakukan Jokowi setelah Hari Raya Idul Fitri.

“Itu mah terserah Presiden saja. Memang sudah saatnya perombakan. Namun, setahu saya belum pernah ada perombakan kabinet pada bulan puasa Ramadan,” kata Jazilul.

“Publik menunggu, kami dukung dilakukan perombakan segera, apalagi kalau mau menambah atau mengembalikan jatah PKB,” sambungnya.

Jazilul mengatakan kemungkinan perombakan dilakukan setelah Lebaran. Dia mengaku belum mendapat informasi terkait peluang perombakan pada 12 April.

“Setelah Lebaran baru akan dilakukan perombakan,” kata dia.

Menurutnya, perombakan kabinet memang perlu dilakukan. Meski begitu, Jazilul menyerahkan keputusan perombakan kepada Jokowi.

“Perlu (perombakan kabinet lainnya), tapi Presiden yang lebih tahu,” tuturnya. (sl)