Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Click here - to use the wp menu builder

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

HomeNewsRencana Kerja 2024, Disrumkim Fokus Tujuh Poin di Pagu Indikatif

Rencana Kerja 2024, Disrumkim Fokus Tujuh Poin di Pagu Indikatif

By muhammad assegaf

22/02/2023

166

Depok | suararakyat.net – Pagu Indikatif Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok terdiri dari : Pagu Indikatif Janji Walikota dan Pagu Indikatif Tematik. Demikian di sampaikan Kepala Disrumkim Kota Depok, Drs. H.Dudi Miraz saat menggelar pembahasan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Disrumkim Kota Depok tahun 2024 mendatang di Wisma Hijau, Jalan Mekarsari Raya No 15, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Selasa, 21/02/2023.

Lebih detail diuraikannya, untuk Pagu Indikatif Janji Walikota terdiri dari : Pusat Olahraga dan Pusat UMKM, pembangunan Sekolah/Madrasah Negeri per-Kecamatan (SMPN/MTsN), serta pengadaan lahan untuk pembangunan Posyandu/Posbindu.

Sedangkan untuk Pagu Indikatif Tematik terdiri dari : pengadaan lahan pendidikan, pembangunan Kantor Kelurahan, kawasan olahraga Depok Jaya, dan pembebasan lahan Stasiun Pondok Rajeg.

Dalam kesempatan itu, Dudi Miraz juga membeberkan capaian anggaran Disrumkim tahun 2022.

“Anggaran Disrumkim tahun 2022, untuk pendapatan tercapai sebesar Rp. 1.042.938.500,00 (98,39%) dari target sebesar Rp.1.060.000.000,00, sedangkan untuk Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp. 290.644.262.757,00 (95,14%) dari target sebesar Rp. 305.478.199.667,00”, ucap Dudi.

Untuk anggaran pendapatan, sambungnya, didapat dari retribusi Pemakaman dan retribusi Rusunawa. Sedangkan Belanja Daerah, terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal.

“Di tahun anggaran 2023, total sebesar Rp.445.923.219.952 00 dengan presentase anggaran per-PPK sebagai berikut : Bidang Permukiman 13,08%, Bidang Pertanahan 27,33%, Bidang Perumahan 5,75%, Bidang Tata Bangunan 47,17%, UPT Pemakaman 2,59%, Rusunawa 0,31% dan sekretariat 3,76%”, jelasnya. (Emy)

Previous article

Targetkan Transformasi Digital di 2024, Diskominfo Depok Berupaya Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Elektronik dan Internet Gratis

Next article

Angka Kematian Bayi Meningkat, ini Upaya Pemkot Depok