Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Click here - to use the wp menu builder

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

HomePendidikanRealisasi APBN untuk Pendidikan Capai Rp 119,1 Triliun Hingga Maret 2023 Menurut...

Realisasi APBN untuk Pendidikan Capai Rp 119,1 Triliun Hingga Maret 2023 Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani

02/05/2023

115

Menteri Keuangan Sri Mulyani.(Foto : Istimewa)

Jakarta | suararakyat.net – Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui akun Instagram pribadinya menyampaikan ucapan selamat Hari Pendidikan Nasional 2023. Ia mengungkapkan hingga akhir Maret 2023, APBN telah merealisasikan Rp.119,1 triliun sebagai anggaran prioritas untuk pendidikan.

“Selamat Hari Pendidikan Nasional. Sebuah bangsa yang maju tentu harus memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik dan terdidik”, tulis Sri Mulyani di Incheon pada Selasa, 2 Mei 2023.

Sri Mulyani mengatakan, total alokasi untuk pendidikan disalurkan melalui belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp 28,3 triliun. Dana ini digunakan untuk gaji guru, beasiswa pintar Indonesia, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sedangkan anggaran non kementerian dan lembaga sebesar Rp 249,4 miliar. Dana ini dialokasikan untuk 52,7 ribu peserta program Kartu Prakerja.

Selanjutnya, dana transfer ke daerah atau TKD berjumlah total anggaran Rp 75,5 triliun. Selain itu, Dana Pendidikan Abadi mendapat Rp 15 triliun.

“Karena, seperti kata Bapak Pendidikan kita, Ki Hadjar Dewantara, lawan sastra ngesti mulya. Artinya, dengan ilmu kita menuju kemuliaan”, terang Sri Mulyani 2023. 7 ribu peserta Kartu Prakerja.

Sejak 2009, menurut Sri Mulyani, APBN mengalokasikan 20 persen dari total anggaran khusus untuk pendidikan. Hal ini menurutnya menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kecerdasan bangsa.

Sri Mulyani juga mengakui bahwa pemerintah menyadari bahwa aspirasi tersebut tidak dapat tercapai tanpa pendidikan yang memadai. Oleh karena itu, ia mengajak semua pihak untuk terus bersinergi menumbuhkan semangat belajar.(Arf)

Previous article

Menteri Yasonna Laoly Memperkenalkan Solusi Strategis untuk Penanganan Overcrowded di Lembaga Pemasyarakatan

Next article

PKS Tegaskan Belum Ada Persetujuan Resmi untuk Capres Anies Baswedan dan Mahfud Md