Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Click here - to use the wp menu builder

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

HomeNewsPrestasi Gemilang: Diskominfo Depok Menangkan Penghargaan Perencanaan Terbaik Peringkat Kedua

Prestasi Gemilang: Diskominfo Depok Menangkan Penghargaan Perencanaan Terbaik Peringkat Kedua

17/03/2023

137

Prestasi Gemilang: Diskominfo Depok Menangkan Penghargaan Perencanaan Terbaik Peringkat Kedua — Kepala Diskominfo Kota Depok, Manto saat menerima penghargaan Perencanaan Partisipatif Pembangunan (SAPA SABA) Award 2023 kategori Perangkat Daerah dengan Perencanaan Terbaik Peringkat Kedua dari Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono (foto:Diskominfo)

Depok | suararakyat.net – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok meraih penghargaan SAPA SABA Award 2023 kategori Perangkat Daerah dengan Perencanaan Terbaik Peringkat Kedua. Penghargaan tersebut diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Depok di Hotel Bumi Wiyata, Kamis, (16/03/2023)

Kepala Diskominfo Kota Depok, Manto menyatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras dan sinergisitas seluruh pegawai Diskominfo dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

“Alhamdulillah, Diskominfo Kota Depok mendapatkan penghargaan kembali. Tahun lalu kami juga dapat penghargaan kategori Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pelaporan Pembangunan Terbaik Tahun 2022,” tutur Manto

“Kolaborasi dan sinergi antar bidang juga terus terjalin sehingga perencanaan berjalan dengan baik,”tambahnya.

Hal senada di katakan Sekretaris Diskominfo Kota Depok, Eneng Sugiarti menambahkan bahwa pihaknya terus berupaya membuat perencanaan terbaik dengan merapikan data, serta menginput perencanaan pada SIPD tepat waktu.

“Keberhasilan dalam menginput data tersebut juga tidak lepas dari sinergi dan kolaborasi dari tiga bidang yaitu Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Statistik dan Persandian, serta Bidang Aplikasi dan Informatika. Kolaborasi ini tertuang dalam lima program, sepuluh kegiatan, dan 33 sub kegiatan untuk tahun 2023-2024,” tutur Eneng.

lebih cermat di katakannya, bahwa keberhasilan Diskominfo Kota Depok dalam SAPA SABA Award 2023 berdasarkan ketepatan waktu, data yang terinput sudah sesuai dan lengkap, serta dari kolaborasi seluruh bidang. Terdapat beberapa indikator penilaian antara lain ketersediaan dokumen perencanaan, pelaporan evaluasi, pelaksanaan Forum Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, serta pelaporan hasil Forum Renja. Semua ini juga ada peranan dari Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan Diskominfo Kota Depok, Ibu Afiani Saraswati yang berkinerja baik,jelasnya.

Selain Diskominfo, terdapat dua dinas lainnya yang memperoleh penghargaan serupa. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok meraih peringkat pertama, sedangkan peringkat ketiga diraih oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok. (emy)

Previous article

Komisi X DPR RI Desak Gubernur Jawa Barat Pulihkan Status Guru Honorer Yang Dicopot Karena Telah Mengkritiknya

Next article

Sekda Depok Mendorong Anggota DWP untuk Menekankan Gaya Hidup Sederhana secara Aktif