back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

โ€• Advertisement โ€•

spot_img

Turun Langsung ke Pelosok, Ketua TP-PKK Kabupaten Seram Bagian Barat Perangi Stunting

Maluku | suara rakyat.net โ€“ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Yeni Rosbayani Asri, melakukan kunjungan kerja intensif ke wilayah terpencil di Kecamatan...
HomeHukumPolemik Walkout Pegawai KPK: Implikasi Terhadap Kepercayaan Publik pada Kinerja Pemberantasan Korupsi...

Polemik Walkout Pegawai KPK: Implikasi Terhadap Kepercayaan Publik pada Kinerja Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Jakarta | suararakyat.net – Yudi Purnomo Harahap, mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, mengomentari pemogokan pegawai KPK yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) saat bertemu dengan Ketua KPK Firli Bahuri. Ia menyebut pemogokan itu sebagai bukti karyawan tidak percaya pada Firli.

“Walkout itu sebagai bentuk kekecewaan karena penjelasan pimpinan sudah terlihat berbelit-belit dengan inti tetap pemecatan Brigjen Endar”, Yudi kepada wartawan, Senin (10/4/2023).

“Kurangnya kepercayaan kepada pimpinan KPK semakin memperparah konflik internal di dalam KPK dan dibuktikan dengan survei LSI terbaru yang menunjukkan penurunan kepercayaan masyarakat kepada KPK”, lanjutnya.

Namun, kata Yudi, kepercayaan kepada pimpinan KPK merupakan landasan pemberantasan korupsi. Hal itu, kata dia, dibuktikan dengan kinerja KPK sejak awal.

“Ini terbukti berhasil sejak KPK berdiri, dengan prestasi menangkap koruptor besar dalam bentuk kerugian negara triliunan rupiah, serta penangkapan pejabat atau kepala lembaga negara dalam operasi OTT”, ujarnya.

Ia mengatakan kepemimpinan KPK pada periode sebelumnya selalu dihormati oleh pegawai KPK. Ia kemudian membandingkan kontroversi mutasi pegawai pada era Ketua KPK Agus Rahardjo dkk. dengan era Firli Bahuri dkk.

“Aturan mutasi pegawai pada saat itu perlu ditetapkan agar pegawai merasa nyaman dan mandiri dalam bekerja memberantas korupsi tanpa takut dipindahkan jika menangani kasus besar atau tidak disukai atasan karena prinsip. Misalnya penyidik dipindahkan ke departemen lain yang tidak terkait dengan investigasi, sedangkan pimpinan juga menginginkan adanya mutasi pegawai berdasarkan kebutuhan organisasi”, ucap Yudi.

“Ada beberapa kali dialog dengan pimpinan. Pimpinan akhirnya mendengarkan aspirasi dan menetapkan aturan bahwa mutasi, selain kebutuhan organisasi, juga memperhatikan aspirasi pegawai yang bersangkutan terkait mutasinya”, lanjutnya.

Anggota Polri yang ditugaskan di KPK menunjukkan solidaritas kepada Brigjen Endar Priantoro yang diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Penyidikan KPK. Mereka walk out saat rapat dengan pimpinan KPK.

Dari informasi yang dihimpun, PNS yang dipekerjakan Polri diundang untuk bertemu dengan Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan KPK lainnya, Selasa (4/4) lalu. Namun, mereka memilih keluar.

Petinggi Polri di KPK mendukung penuh surat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang membela hak Endar untuk bekerja di KPK.

Teranyar, rekaman percakapan Ketua KPK Firli Bahuri dengan pegawai saat rapat beredar di media sosial. Rekaman suara itu muncul dari cuitan di Twitter.(Arf)