Jakarta | suararakyat.net – Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, mendesak Presiden Joko Widodo untuk tetap netral dalam pemilihan Presiden 2024 mendatang. Sohibul Iman berharap Pemilu berlangsung adil dan jujur.
“Menyambut situasi ini mereka menjadi penyelenggara dan aparat yang netral, sehingga Pemilu yang jujur dan adil itu bisa tercipta”, terang Sohibul dalam jumpa pers seusai pertemuan Koalisi Perubahan untuk Persatuan pengusung Anies Baswedan di Jl Brawijaya, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2024).
Sohibul juga menyambut baik munculnya lebih dari dua Capres. Namun, dia mengingatkan, harus ada sinergi antara penyelenggara dan penyelenggara Pemilu untuk menciptakan situasi yang adil dan jujur.
“Termasuk kita juga berharap Pak Jokowi dengan kenegarawanannya beliau bisa bersikap netral sehingga anak-anak bangsa yang terbaik ini bisa berkompetisi dengan sangat kondusif”, tandasnya.
“Sehingga nanti kepemimpinan ke depan lahir dari kompetisi yang fair dan itu sangat positif bagi bangsa ini. Itu jadi bahasan kami mudah-mudahan harapan koalisi perubahan untuk persatuan ini disambut baik semua elemen politik”, tegas Sohibul.
Sementara itu, Jokowi membantah tudingan mengintervensi atau ikut campur dalam pemilihan Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024. Jokowi menegaskan, pertemuannya dengan enam Ketua Partai Politik beberapa hari lalu merupakan diskusi politik.
“Cawe-cawe? He..he..he.. bukan cawe-cawe. Itu diskusi aja kok, kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi sudah sampaikan saya ini kan juga pejabat politik. Saya bukan cawe-cawe”, ucap Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).
Jokowi mengatakan, pemilihan Capres adalah urusan partai politik. Dia telah berulang kali menekankan hal ini. Pemilihan Calon Presiden itu urusan partai atau gabungan partai.
“Urusan capres itu urusannya partai atau gabungan partai sudah bolak balik saya sampaikan. Kalau mereka mengundang saya, saya mengundang mereka boleh-boleh saja”, tuturnya.
Jokowi juga menegaskan, bahwa selain sebagai pejabat publik, ia juga merupakan pejabat politik. Karena itu, menurutnya, tidak ada konstitusi yang dilanggar dalam tindakannya.
“Apa konstitusi yang dilanggar dari situ?. Enggak ada. Tolonglah mengerti kalau saya ini politisi sekaligus pejabat publik”, ujar Jokowi.
“Saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa kalau bicara politik boleh dong. Saya bicara berkaitan pelayanan publik bisa dong, nah itu memang tugas Presiden. Hanya memang kalau nanti ada ketetapan KPU saya gitu”, imbuhnya.(Arf)
