Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Satu Kata dari Petani Waelo: Kami Siap, Jika Bulog Konsisten

Buru, Maluku | suararakyat.net – Para petani di Desa Waelo, Kecamatan Waelata, menyatakan komitmennya untuk menyetorkan seluruh hasil panen gabah dan beras mereka ke...
HomePolitikPilar Kepedulian Sosial PKS, HBS Bangun Kerjasama dan Infrastruktur untuk Masyarakat

Pilar Kepedulian Sosial PKS, HBS Bangun Kerjasama dan Infrastruktur untuk Masyarakat

Depok | suararakyat.net – H. Bambang Sutopo atau yang akrab disapa HBS, politisi senior dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok telah melakukan serangkaian kegiatan silaturahmi dan memberikan bantuan kepada masyarakat setempat.

Pada hari Rabu, (21/06/2023) kemarin, HBS melaksanakan kunjungan silaturahmi dengan Ketua RW 01, yaitu Pak Mauludin, serta para Ketua RT, tokoh masyarakat, kader PKK, dan warga wilayah Jatijajar beserta sekitarnya. Dalam pertemuan tersebut, HBS berharap agar kerjasama dan komunikasi yang baik dapat terus terjalin dengan seluruh warga.

Tak hanya itu, HBS juga menunjukkan komitmen nya dalam membangun infrastruktur sosial di lingkungan tersebut. Dalam kesempatan yang sama, HBS menyerahkan bantuan dana kepada Ketua RW untuk pembangunan Pos RW dan Posyandu Kantor RW 01 Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos.

pembangunan Pos RW dan Posyandu Kantor RW 01 Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos

HBS mengungkapkan harapannya agar kerjasama dan komunikasi yang baik antara semua pihak dapat terus berlanjut. Ia juga mengajak seluruh warga untuk memberikan doa dan dukungan dalam upaya menjalin kebersamaan yang harmonis.

“Insya Allah, jika saya kembali dipercayakan untuk duduk di kursi DPRD Kota Depok, saya akan lebih berusaha lagi mewujudkan semua aspirasi masyarakat Kota Depok, khususnya wilayah Kecamatan Tapos dan Cilodong,” ujar HBS yang siap bertarung kembali di Pileg 2024 Kota Depok.

“Mohon doa dan dukungannya,” tambahnya.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah lama dikenal sebagai partai politik yang peduli terhadap kepentingan sosial masyarakat. Melalui kader-kader seperti HBS, PKS terus berupaya memperkuat sinergi dengan masyarakat dan pemerintah dalam membangun kesejahteraan bersama.

Melalui kegiatan silaturahmi dan bantuan sosial yang ia lakukan, HBS berupaya menjalin hubungan yang erat dengan warga Jatijajar dan sekitarnya.

Dalam kegiatan politiknya, HBS juga senantiasa mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan. Hal ini tercermin dalam perhatiannya terhadap pembangunan infrastruktur sosial yang akan memberikan manfaat nyata bagi warga. Dengan membantu pembangunan Pos RW dan Posyandu Kantor RW, HBS turut berperan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat setempat.

HBS juga menegaskan komitmen nya dalam mewujudkan kepedulian sosial yang nyata, tidak hanya berbicara, tetapi juga beraksi dengan memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan. (Edh)