Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Pakde Bowo Gaungkan Bonsai Sebagai Daya Tarik Wisata Baru Kota Depok

DEPOK | suararakyat.net – Suasana Taman Bonsai K3D di Kota Depok akhir pekan ini begitu hidup. Ratusan pecinta bonsai berkumpul dalam ajang kontes dan...
HomePendidikanPeringati Hari Pendidikan Nasional, DKR Desak Pendidikan Berkualitas Gratis bagi Warga Tidak...

Peringati Hari Pendidikan Nasional, DKR Desak Pendidikan Berkualitas Gratis bagi Warga Tidak Mampu

Depok | suararakyat.net – Dalam perayaan Hari Pendidikan Nasional, Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok menegaskan pentingnya pendidikan yang berkualitas dan gratis bagi seluruh masyarakat. DKR, sebuah organisasi masyarakat yang fokus pada kesehatan dan pendidikan, sangat memperhatikan persoalan pendidikan di Kota Depok.

Menurut Roy Pangharapan, pihak DKR tidak dapat menolak ketika masyarakat mengadukan persoalan pendidikan ke mereka. Oleh karena itu, DKR sangat berharap agar pemerintah segera mewujudkan pendidikan gratis berkualitas untuk seluruh masyarakat, terutama untuk masyarakat miskin.

“Ya kami memang tidak bisa menolak ketika ada masyarakat yang mengadukan urusan pendidikan ke DKR, karena mamang masih banyak persoalan. Setidaknya untuk masyarakat miskin agar diutamakan, sebab kalau bukan negara yang ikut campur, kepada siapa si miskin berharap,” ujar Roy Pangharapan, Selasa (02/05/2023)

DKR berharap agar sekolah negeri diprioritaskan untuk masyarakat miskin, sedangkan masyarakat mampu bisa memilih sekolah berbayar.

“Saya memohon kepada masyarakat yang mampu agar menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta, sehingga sekolah negeri bisa menjadi prioritas bagi siswa dari keluarga tidak mampu saja,” harapnya.

Roy juga mengungkapkan bahwa, masih banyak persoalan yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Kota Depok, seperti adanya pungutan di sekolah negeri atas nama studi tour, perpisahan, dan lain-lain. Selain itu, masih banyak ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah, serta belum semua siswa miskin bisa sekolah di sekolah negeri sehingga menjadi beban sekolah swasta dengan menunggak iuran sekolah.

Karena itu, di Hari Pendidikan Nasional ini, DKR meminta agar semua ijazah yang ditahan segera dibebaskan dan sekolah negeri diprioritaskan bagi siswa dari keluarga tidak mampu dan DKR berharap agar Hari Pendidikan Nasional menjadi momen penting dalam mengatasi persoalan pendidikan di Kota Depok.

“Melalui momentum Hari Pendidikan Nasional ini, kami tidak minta yang muluk muluk, hanya bebaskan ijazah yang ditahan dan prioritas sekolah negeri untuk siswa dari keluarga tidak mampu, selamat Hari Pendidikan Nasional,” tutur Roy Pangharapan.

Untuk diketahui, DKR juga selalu aktif membela siswa dari keluarga miskin yang ditolak oleh sekolah negeri, terutama saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Setiap tahun DKR bersama orang tua siswa menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut agar anak-anak dari keluarga miskin bisa sekolah. (Roni)