Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Aliansi Pendidikan: Lindungi Hak Belajar Anak, Buka Dialog Soal Lahan SDN Utan Jaya

DEPOK | suararakyat.net - Ketua Aliansi LSM Pendidikan, Mulyadi Pranowo, angkat bicara terkait polemik penggembokan SDN Utan Jaya yang dilakukan oleh pihak ahli waris...
HomeKesehatanPeringatan Mendesak! Kemenkes RI Mewanti-wanti Ancaman Lonjakan Kasus DBD Akibat El Nino...

Peringatan Mendesak! Kemenkes RI Mewanti-wanti Ancaman Lonjakan Kasus DBD Akibat El Nino di Tahun Ini

Jakarta | suararakyat.net – Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan peringatan serius mengenai potensi peningkatan kasus demam berdarah (DBD) sepanjang tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh perubahan iklim dan fenomena El Nino yang berdampak langsung pada penyebaran penyakit ini.

Dalam pertemuan dengan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes, Imran Pambudi, di Kantor Kemenkes RI, Jakarta Selatan, pada hari Senin (12/6/2023), telah diingatkan kepada semua pihak terkait, termasuk dinas kabupaten, kota, dan provinsi, tentang ancaman lonjakan kasus DBD di tahun ini.

Imran Pambudi menyampaikan, “Pada awal 2023, kami telah memberikan peringatan kepada Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta seluruh dinas terkait di kabupaten, kota, dan provinsi bahwa tahun 2023 akan terjadi fenomena El Nino. Oleh karena itu, kami khawatir akan terjadi peningkatan kasus DBD.”

Lebih lanjut, Imran menjelaskan bahwa setiap daerah harus siap menghadapi situasi ini dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat. Persiapan tersebut meliputi persiapan logistik, obat-obatan, serta penanganan di fasilitas kesehatan dan rumah sakit untuk mengantisipasi peningkatan kasus DBD.

Dia juga menyampaikan bahwa selama tahun 2022, Indonesia mencatat sebanyak 143.184 kasus DBD. Jawa Barat menjadi daerah dengan kasus terbanyak, dengan total kasus mencapai lebih dari 36 ribu.

“Selama tahun 2022, total kasus DBD mencapai lebih dari 143 ribu, dengan Jawa Barat menjadi provinsi dengan kasus terbanyak, yaitu sekitar 36.500 kasus. Diikuti oleh Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara,” ungkap Imran.

Imran juga menyoroti bahwa daerah Kaltara memiliki angka insiden tertinggi per 100.000 penduduk, disusul oleh daerah Babel. Selain itu, Bali juga menghadapi risiko yang signifikan dengan tingkat keparahan yang ditandai dengan warna hitam.

Menanggapi hal ini, Kemenkes RI mengingatkan pentingnya upaya pencegahan DBD di masyarakat. Beberapa langkah yang direkomendasikan meliputi menutup penampungan air, memanfaatkan daur ulang bahan bekas, serta mencegah gigitan nyamuk. Imran juga menegaskan bahwa penggunaan fogging tidaklah direkomendasikan secara luas untuk memberantas DBD karena efeknya hanya bersifat sementara.

Dalam menghadapi ancaman DBD yang meningkat, partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, pemerintah daerah, dan lembaga kesehatan sangatlah penting. Kerjasama dalam melakukan langkah-langkah pencegahan akan membantu mengurangi penyebaran penyakit ini dan melindungi kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Dengan kesadaran akan ancaman DBD yang semakin meningkat, diharapkan upaya pencegahan yang efektif dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan seluruh penduduk Indonesia. (In)