Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Ikut Seruannya! Besok DPRD Depok Ngarak Ondel-Ondel Bareng Warga

DEPOK | suararakyat.net - Ada yang spesial dari perayaan Lebaran Depok tahun ini! Sejumlah anggota DPRD Kota Depok dijadwalkan turun langsung ke jalan untuk...
HomePolitikPergolakan Kasus Korupsi Johnny Plate, NasDem: Terus Berjuang untuk Melayani Rakyat

Pergolakan Kasus Korupsi Johnny Plate, NasDem: Terus Berjuang untuk Melayani Rakyat

Depok | suararakyat.net – Penahanan Johnny G. Plate, Sekretaris Jenderal Partai NasDem oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan kasus korupsi, tidak mempengaruhi keputusan Roy Pangharapan untuk tetap maju sebagai calon legislatif di Kota Depok dari Partai NasDem.

Menurut Roy Pangharapan, kasus yang melibatkan Johnny Plate mendorong kader-kader NasDem untuk membuktikan dedikasi mereka kepada rakyat.

“Dalam hal ini, rakyat telah cerdas dan mampu membedakan antara calon legislatif yang benar-benar berjuang untuk kepentingan masyarakat dan mereka yang hanya mencari keuntungan pribadi,” ujarnya di Depok, Jumat (19/05/2023).

Menurutnya, kasus Johnny Plate menjadi ujian bagi Partai NasDem untuk menjadi partai yang bersih dan melayani rakyat.

“Saat ini, seluruh rakyat Indonesia memperhatikan setiap kader NasDem di mana pun. Kita harus membuktikan bahwa kita bisa menjadi partai yang bersih dan melayani rakyat. Kasus ini akan memudahkan kita untuk membuktikan hal tersebut,” tambahnya.

Roy Pangharapan yakin bahwa sebagai Partai modern, NasDem akan mampu melakukan evaluasi dan memperbaiki kekurangan-kekurangannya.

“Setiap kader dan anggota Partai NasDem harus mampu membuktikan kemampuannya dalam melayani rakyat. Karena yang terpenting bagi NasDem saat ini adalah membuktikan bahwa NasDem adalah milik rakyat, bukan milik individu,” tegasnya.

Sebagai pendiri Partai NasDem di Kota Depok, Roy Pangharapan menyambut ajakan dari Ketua Umum Surya Paloh agar para kader tetap fokus pada pelayanan kepada rakyat tanpa terpengaruh oleh kasus yang sedang berlangsung.

“Alhamdulillah, Ketua Umum tetap tegar menghadapi ujian ini. Kami sebagai kader semakin bersemangat untuk terus berjuang melalui Partai NasDem,” kata Roy Pangharapan, yang juga merupakan Bakal Calon DPRD Kota Depok dari Dapil Beji Cinere dan Limo.

Meskipun awalnya terkejut, terutama karena melibatkan kasus korupsi, Roy Pangharapan menyatakan bahwa mereka menyadari bahwa ini adalah risiko dalam berpolitik.

Roy Pangharapan dan sejumlah kader lainnya tetap kuat dan akan terus membesarkan Partai NasDem melalui tindakan konkret dalam melayani rakyat.

“Ketua Umum sangat jelas dalam konferensi pers bahwa para kader harus terus bekerja dan tidak terprovokasi oleh apa pun,” pungkas Roy Pangharapan.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menantang Kejaksaan Agung untuk menyelidiki secara menyeluruh aliran dana terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan kader dan Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate.

“Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki partai ini. Partai ini ingin transparansi seutuhnya. Sekali lagi, saya katakan transparansi,” ujar Paloh dalam jumpa pers di Kantor DPP NasDem, Jakarta, Rabu (17/05/2023).

Paloh menegaskan NasDem mendukung penuh proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Ia meminta Kejagung tak ragu-ragu menelusuri aliran uang dalam kasus tersebut.

“Periksa seluruh kemungkinan, dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat ke timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi mana pun termasuk NasDem. Nasdem se-welcome itu,” kata dia.

“Kami menyambut itu,” tegasnya.

Paloh menambahkan Partai NasDem bakal memberikan bantuan hukum terhadap Johnny yang tersandung kasus dugaan korupsi pembangunan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo. “Bantuan hukum wajib,” tandasnya. (Roni)