Bogor | suararakyat.net – Kejadian longsor diwilayah Bogor yang mengakibatkan terputusnya akses Jembatan Cikareteg, Jalan Bocimi (Bogor – Ciawi – Sukabumi), Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor, yang terjadi pada Jum’at (24/2/2023) lalu, hingga saat ini telah menjadi catatan buruk sinergitas yang dilakukan antara pihak pemerintah dengan para pengusaha dalam upaya perbaikan yang dinilai warga sangat miris dan membahayakan.
Pasalnya, hingga saat ini masyarakat menilai tidak ada tindakan yang serius dari pihak pemerintah baik tingkat Kota, Kabupaten, Provinsi dan pusat, untuk mengupayakan proses darurat terbaik baik kebutuhan infrastruktur masyarakat sebagai kebutuhan aktifitas warga para pengguna jalan tersebut.
Hal ini terlihat dari akses Jembatan sementara yang dibuat kontraktor penanggungjawab proyek tersebut, terlihat terbuat dari papan yang disusun sangat membahayakan para pengguna jalan.
Rizky salah seorang warga yang dalam aktifitas kerjanya menggunakan jalan tersebut mengatakan, bahwa setelah selama dua bulan kegiatan perbaikan jembatan dilakukan dirinya merasa sangat khawatir terhadap progres yang dinilainya terlalu lambat, dan seolah permasalahan infrastruktur tersebut tidak dimasukkan dalam katagori tanggap darurat dari pihak pemerintah.
“Saya sih merasa bingung dengan kinerja pemerintah dalam menangani kasus perbaikan jembatan Cikareteg ini, soalnya seolah terlihat dilakukan seperti normalnya proyek pekerjaan biasa yang tidak bersifat darurat, padahal jembatan dan jalan ini adalah jalur utama bagi masyarakat dalam mengais rejeki yang seharusnya dilakukan secepat – cepatnya dengan kualitas yang lebih baik dari sebelumya”, ungkapnya, Senin 25/4/2023.
“Jalur jalan ini adalah jalur aktif, dan tidak sedikit kendaraan berat pabrik – pabrik juga menggunakan akses Jembatan ini. Jadi menurut saya, keterlibatan pihak swasta dalam perbaikan jembatan ini juga harus didorong melalui berbagai model pembiayaan salah satunya lewat Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan tujuan utama pelayanan terbaik bagi masyarakatnya”, tandasnya.
Rizky menilai, bahwa skema KPBU selain untuk pembangunan infrastruktur, juga dapat digunakan untuk penanganan darurat bencana. Dirinya berharap, adanya perhatian serius atas penanganan perbaikan Jembatan Cikareteg tersebut, agar masyarakat bisa merasakan kepedulian para penyelenggara negara terhadap kebutuhan rakyatnya.
“Saya berharap, adanya penanganan khusus dari pihak pemerintah bersama para stakeholdernya terhadap perbaikan Jembatan Cikareteg ini, karena jalan ini sangat berpengaruh besar terhadap kebutuhan vital masyarakat”, ungkapnya.
“Semoga setelah hari raya Idul Fitri 1444H ini, pihak pemerintah baik dari tingkat Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat beserta pemerintah pusat mau turut turun langsung membantu masyarakatnya, dan benar – benar fokus memberikan yang terbaik bagi kebutuhan masyarakatnya. Karena pada intinya pemerintah ada untuk menjamin kehidupan rakyatnya”, harap Rizky.
Rizky berharap pihak pemerintah dapat berkomunikasi secara transparan dengan masyarakat mengenai progres perbaikan Jembatan Cikareteg, termasuk rencana dan jadwal pemulihan akses jalan yang telah ditetapkan. Informasi yang jelas dan akurat akan membantu masyarakat dalam merencanakan aktivitas sehari-hari mereka dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat terputusnya akses jalan yang penting.
Dalam menghadapi situasi darurat bencana, masyarakat berharap agar pihak pemerintah dapat lebih responsif, tanggap, dan efektif dalam mengkoordinasikan upaya perbaikan infrastruktur yang kritis. Kolaborasi yang baik antara sektor publik dan swasta, transparansi dalam komunikasi kepada masyarakat, serta pemeliharaan yang berkelanjutan akan menjadi kunci dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang terdampak.(Arifin)
