Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

SDN 5 Sukmajaya Depok Diduga Abaikan Instruksi Gubernur Jabar Soal Larangan Perpisahan Sekolah

DEPOK | suararakyat.net - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, menuai sorotan setelah muncul informasi bahwa sekolah tersebut tetap merencanakan...
HomeNewsPengelola Jalan Tol Memberikan Penjelasan Mengenai Ganti Rugi Terkait Situs Pembuangan Sampah...

Pengelola Jalan Tol Memberikan Penjelasan Mengenai Ganti Rugi Terkait Situs Pembuangan Sampah Ilegal di Tangsel

Tanggerang | suararakyat.net – Sadeli, seorang pria berusia 45 tahun dari Pondok Cabe Udik, Tangerang Selatan (Tangsel), mengakui telah membuka tempat pembuangan sampah ilegal di dekat jalan tol sebagai bentuk protes atas kompensasi proyek jalan tol Serpong-Cinere (Sercin). Manajemen jalan tol memberikan penjelasan terkait kompensasi yang disebutkan oleh Sadeli.

Ronald Pardede, Finance and Administration GM PT Cinere Serpong Jaya, menyatakan bahwa lahan yang saat ini digunakan sebagai tempat pembuangan sampah ilegal berada di luar right of way (ROW) jalan tol Serpong-Cinere.

“Lahan itu tidak termasuk dalam pengadaan lahan untuk jalan tol Serpong-Cinere,” kata Ronald dalam keterangannya pada Selasa (14/3/2023).

Menurut data manajemen jalan tol, Sadeli memang mengajukan permohonan kompensasi untuk lahan yang digunakan untuk jalan tol. Namun, proses kompensasi dikatakan telah selesai.

“Yang bersangkutan juga mengajukan klaim kompensasi untuk lahan di dalam ROW jalan tol, namun lahan tersebut sudah dilepaskan dan kompensasi telah dibayarkan sesuai dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama yang berbeda,” katanya.

Selain itu, Ronald menyatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, pengadaan lahan untuk tujuan kepentingan publik dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh manajemen jalan tol Serpong-Cinere (PT Cinere Serpong Jaya).

Sebelumnya, Sadeli menyatakan bahwa ia sengaja membuka lahan miliknya sebagai tempat pembuangan sampah sebagai bentuk protes.

Sadeli mengatakan bahwa ia sedang memprotes pengembang jalan tol Serpong-Cinere yang belum membayar kompensasi atas lahan miliknya. Ia juga menyerukan kepada pengembang jalan tol untuk memberikan kompensasi.

“Dengan tempat pembuangan sampah ini, kami sedang memprotes pengembang jalan tol Sercin yang belum memberikan kompensasi atas lahan kami,” kata Sadeli ketika ditemui di lokasi di Jalan Kemiri, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Tangsel.

Sadeli menyatakan bahwa lahan miliknya yang mencakup luas 4.920 meter persegi, sedang digunakan oleh manajemen jalan tol. Namun, kompensasi belum diberikan sejak 2015.

Sadeli menekankan bahwa ia akan menutup tempat pembuangan sampah tersebut begitu manajemen jalan tol memberikan kompensasi. Ia bahkan bermaksud mengubah lahan menjadi area rekreasi.

“Saya akan menutupnya begitu saya mendapat kompensasi. Saya akan mengubahnya menjadi taman rekreasi. Itu saja,” katanya. (Rz)