Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Click here - to use the wp menu builder

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

HomeEkonomiPemko Medan Mengadakan P3M untuk Pelayanan Perizinan UMK

Pemko Medan Mengadakan P3M untuk Pelayanan Perizinan UMK

08/02/2022

403

IMG-20220208-WA0028

Reporter: Rudi Hartono

Medan | Gerbang Indonesia – Pemko Medan melalui Pemerintahan Kecamatan Medan Johor melakukan peluncuran Program Pelayanan Perizinan Mobile (P3M) keliling untuk mempermudah urusan perizinan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK).

Pelaksanaan kegiatan Satu Kecamatan Satu Sentra Wirausaha (Saka Sanwira) dan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS RBH oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu @ptskkp bagi para pelaku UMK yang berdomisili di kecamatan Medan Johor, pada hari Selasa (8/2/22).

Kegiatan ini difokuskan di halaman Kantor Kecamatan Medan Johor mulai pukul 09.00 wib sampai pukul 15.00 WIB.

Pelaku UMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut yaitu:

Pemohon harus memiliki email dan password yang aktif. Pemohon wajib membawa HP/Smart phone untuk mengakses email. Nomor HP yang aktif terdaftar di whatsapp (WA) yang aktif.

Kegiatan peluncuran program ini merupakan kebijakan pemko Medan dalam mempermudah urusan administrasi izin usaha bagi UMK yang selama ini mungkin terkendala oleh waktu dan berbelitnya mengurus surat perizinan. Jadi, dengan adanya peluncuran program ini, para pegiat UMK dengan mudah mendatangi tempat pusat perizinan keliling yang berlokasi di Kantor Kecamatan Medan Johor, kota Medan.

Dari pantauan awak media, pelaku usaha UMK mulai mendatangi tempat perizinan keliling. Mereka merasa sangat terbantu dengan adanya Perizinan keliling ini. Rahmat 43 tahun, pedagang bakso yang memiliki tempat usaha di jalan Karya Kasih menuturkan, “Alhamdulillah, dengan adanya program perizinan keliling ini, memudahkan kami pedagang kecil mendapat perizinan dan legalitas usaha dan terdaftar dari pemerintah sehingga kami merasa lebih dihargai dan diperhatikan,” ujarnya berterima kasih.

Pantauan dari pagi sampai mendekati siang hari, pendaftaran perizinan masih berjalan normal karena yang ingin mendaftarkan perizinan tidak cukup banyak. Wati (32) tahun, pedagang buah – buahan di Jalan Karya berharap semoga program perizinan ini ditambah lagi hari dan waktunya agar semua pedagang dan pelaku UMK dapat mendaftarkan diri perizinan usahanya. (RHO).

Previous article

Didukung Anggota DPRD Kota Depok, RW13 Optimis Marwaji (Waji) Menangkan Kontestasi Pemilihan BKM Kelurahan Depok

Next article

Kelurahan Tanah 600 Resmi Membuka Musrenbang Priode 2022 – 2023