Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Pakde Bowo Gaungkan Bonsai Sebagai Daya Tarik Wisata Baru Kota Depok

DEPOK | suararakyat.net – Suasana Taman Bonsai K3D di Kota Depok akhir pekan ini begitu hidup. Ratusan pecinta bonsai berkumpul dalam ajang kontes dan...
HomeEkonomiPemerintah Inggris Menolak Mengklasifikasikan Kripto sebagai Perjudian: Alasan dan Implikasinya

Pemerintah Inggris Menolak Mengklasifikasikan Kripto sebagai Perjudian: Alasan dan Implikasinya

suararakyat.net – Pada Mei 2023, sebuah komite anggota parlemen lintas partai di Inggris mengusulkan untuk mengklasifikasikan perdagangan kripto sebagai perjudian. Namun, Kementerian Keuangan Inggris telah menolak rekomendasi tersebut dengan alasan berbagai pertimbangan yang cukup berarti.

Dalam rekomendasi resminya, Komite anggota parlemen berpendapat bahwa aset kripto “tidak memiliki nilai intrinsik.” Selain itu, mereka juga memperingatkan bahwa mengaturnya sebagai aset keuangan dapat menciptakan efek yang menyesatkan bagi konsumen, membuat mereka percaya bahwa aktivitas ini lebih aman atau terlindungi daripada yang sebenarnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pasar kripto telah berkembang pesat, menarik minat dari berbagai kalangan, termasuk investor individu. Oleh karena itu, regulasi yang tepat sangat penting untuk melindungi konsumen dari risiko yang mungkin timbul akibat investasi dalam aset kripto.

Namun, Sekretaris Ekonomi Departemen Keuangan Inggris, Andrew Griffith, menanggapi kekhawatiran Komite dengan menyatakan bahwa regulasi yang mengklasifikasikan perdagangan kripto sebagai perjudian akan bertentangan dengan standar global. Ia juga menyebutkan bahwa langkah tersebut dapat mendorong aktivitas aset kripto menjadi lebih liar dan gagal mengatasi risiko tertentu, seperti manipulasi pasar atau pengungkapan yang tidak tepat terkait perdagangannya.

Sebagai alternatif, pemerintah Inggris menekankan pentingnya menerapkan kerangka peraturan layanan keuangan yang lebih tepat untuk mengatasi risiko aset kripto yang tidak didukung. Dengan begitu, diharapkan kondisi inovasi yang aman dapat diciptakan untuk memfasilitasi perkembangan sektor ini tanpa mengorbankan keamanan konsumen.

Langkah-langkah lain yang telah diambil oleh pemerintah Inggris dalam mengatur industri kripto mencakup larangan iklan yang menyesatkan serta upaya untuk meloloskan Undang-Undang Layanan dan Pasar Keuangan (FSMB) menjadi undang-undang yang mengatur kripto dan stablecoin. Perubahan undang-undang ini diharapkan akan berlaku pada akhir 2023, memberikan landasan hukum yang jelas untuk mengawasi dan mengatur industri kripto di negara tersebut.

Dengan adanya regulasi yang tepat, diharapkan sektor kripto dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih aman dan terkontrol. Selain itu, konsumen juga dapat merasa lebih percaya diri dan mendapatkan perlindungan yang lebih baik saat berpartisipasi dalam perdagangan kripto. Namun, tantangan yang dihadapi dalam mengatur pasar kripto tidak boleh diabaikan, karena industri ini terus bergerak cepat dan selalu berhadapan dengan risiko baru yang perlu ditangani secara efektif oleh otoritas keuangan. (In)