back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

โ€• Advertisement โ€•

spot_img

Turun Langsung ke Pelosok, Ketua TP-PKK Kabupaten Seram Bagian Barat Perangi Stunting

Maluku | suara rakyat.net โ€“ Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Yeni Rosbayani Asri, melakukan kunjungan kerja intensif ke wilayah terpencil di Kecamatan...
HomeNewsPembubaran Massa Buruh di Depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto Arah Slipi...

Pembubaran Massa Buruh di Depan Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto Arah Slipi Kembali Dibuka untuk Lalu Lintas

Jakarta | suararakyat.net – Sekelompok organisasi buruh yang menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI di Jakarta Pusat telah membubarkan diri. Jalan Gatot Subroto arah Slipi, Jakarta Barat (Jakbar) yang sebelumnya ditutup kini dibuka kembali, Senin (1/5/2023).

traffic cone yang digunakan untuk pengaturan lalu lintas sudah dicopot. Jalan di depan gedung parlemen kini bisa dilalui kendaraan dan lalu lintas dilaporkan sudah kembali normal.

Kendaraan komando massa meninggalkan lokasi pada pukul 17.15 WIB. Petugas kebersihan juga sudah mulai membersihkan sampah yang tertinggal di lokasi.

Beberapa petugas polisi terlihat menjaga gedung parlemen dan mengatur lalu lintas di kawasan sekitar.

Sebelumnya, kelompok buruh dari beberapa organisasi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI di Jakarta Pusat memperingati Hari Buruh Internasional (May Day). Mereka membawa beberapa spanduk berukuran besar, salah satunya bergambar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri.

“Berani, jujur, hebat! Firli Bahuri, Ketua KPK, perusak KPK. Dicari,” tulis poster itu.

Presiden Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Daeng Wahidin, menuntut Firli Bahuri dicopot dari jabatannya. Mereka menganggap KPK gagal memberantas korupsi.

โ€œKami menuntut keseriusan KPK untuk benar-benar memberantas korupsi, jangan seperti pisau yang tajam di bawah dan tumpul di atas. Jadi, pencuri kecil dihukum, pencuri besar dilindungi. Ini bukan kan juga Firli. Makanya korupsi makin merajalela, bukti KPK gagal pemberantasan korupsi,” kata Daeng kepada wartawan.

Dalam unjuk rasa May Day, kelompok buruh menyampaikan 7 tuntutan, yaitu:

  1. Cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang UU Cipta Kerja.
  2. Cabut ambang batas parlemen 4 persen dan ambang batas Presiden 20 persen karena membahayakan demokrasi yang kita kenal.
  3. Mengesahkan RUU Perlindungan PRT dan DPR.
  4. Menolak tagihan kesehatan.
  5. Reforma agraria dan kedaulatan pangan. Tolak bank tanah, tolak impor beras, kedelai, dan lainnya.
  6. Pilih calon presiden yang pro pekerja dan kelas pekerja. Partai buruh dilarang bersekutu dengan partai politik yang telah mengesahkan UU Cipta Kerja.
  7. HOSTUM, hilangkan outsourcing dan tolak upah rendah.(Rz)