Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Ikut Seruannya! Besok DPRD Depok Ngarak Ondel-Ondel Bareng Warga

DEPOK | suararakyat.net - Ada yang spesial dari perayaan Lebaran Depok tahun ini! Sejumlah anggota DPRD Kota Depok dijadwalkan turun langsung ke jalan untuk...
HomeNewsPejabat Negara Mencoba Menggagalkan Anies: Klaim Sudirman Said

Pejabat Negara Mencoba Menggagalkan Anies: Klaim Sudirman Said

Jakarta | suararakyat.net – Juru bicara calon presiden Anies Baswedan dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Sudirman Said, mengungkapkan adanya upaya oleh pejabat negara yang bergantian mengunjungi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sudirman menyatakan bahwa pejabat-pejabat tersebut berusaha agar PKS keluar dari koalisi dan mencegah Anies Baswedan mendapatkan tiket sebagai calon presiden.

“Saya hanya memberikan sedikit petunjuk, bahwa sampai hari ini, berbagai pejabat negara, baik pemimpin partai maupun bukan, secara bergantian mendatangi PKS dengan misi tertentu, baik secara implisit maupun eksplisit. Tujuan mereka adalah agar PKS keluar dari koalisi dan menggagalkan kemajuan Pak Anies. Bentuk iming-imingnya bervariasi, namun penjelasannya belum cukup untuk diungkapkan di sini,” ujar Sudirman di Jalan Brawijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Rabu (7/6/2023).

Sudirman juga mengklaim bahwa pejabat-pejabat tersebut menawarkan berbagai iming-iming kepada PKS, mulai dari tawaran jabatan hingga sumbangan material. Namun, ia bersyukur karena partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan tidak tergoda oleh iming-iming tersebut.

“Ini adalah jenis tawaran yang umum terjadi dalam situasi seperti ini, baik berupa tawaran jabatan atau sumbangan material. Kami bersyukur bahwa semua partai dalam koalisi tetap teguh pada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya, meskipun mereka menghadapi tekanan, godaan, atau undangan,” jelas Sudirman.

Sudirman menyatakan bahwa saat ini Koalisi Perubahan menghadapi banyak godaan dan rayuan, namun semakin banyak tekanan yang muncul, semakin solid pula koalisi tersebut.

“Semakin banyak tekanan dan godaan yang kami hadapi, semakin kuatlah solidaritas dalam Koalisi Perubahan. Kami yakin bahwa di balik tekanan, godaan, dan rayuan tersebut terdapat kekuatan yang lebih besar,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengungkapkan bahwa ia telah menugaskan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, untuk menjaga Anies Baswedan agar demokrasi tetap hidup di Indonesia. Mahfud juga menyebut bahwa Denny selalu menuduh pemerintah ingin menjegal Anies.

“Denny, seperti yang dikatakan, telah ditugaskan oleh saya untuk menjaga Anies agar demokrasi tetap hidup dan agar Anies mendapatkan tiket. Itu benar. Karena Denny selalu menuduh pemerintah ingin menjegal Anies. Dia juga menuduh adanya upaya menggagalkan pemilu, memperpanjang, dan menunda Pemilu,” ucap Mahfud kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (5/6).

Mahfud menjelaskan bahwa dirinya dan Denny memiliki tugas bersama untuk menjaga demokrasi. Jika ada upaya dari dalam pemerintah yang mengganggu demokrasi, Mahfud siap melawannya.

“Kita membagi tugas, saya menugaskan Denny untuk menjaga Anies agar demokrasi tetap hidup dan agar tidak lagi menuduh pemerintah. Jika pemerintah mengganggu, lawan dari dalam. Jika ada oknum dalam pemerintah yang mengganggu, sampaikan kepada saya. Saya yang akan menjaga integritas pemilu. Jangan menuduh bahwa pemerintah ingin menggagalkan pemilu,” tegas Mahfud.

Mahfud juga menyatakan bahwa pembagian tugas untuk menjaga pemilu tersebut telah disampaikan kepada Presiden PKS, Ahmad Syaikhu. Kemudian, Mahfud menceritakan bahwa dirinya pernah ditawari untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Anies.

“Saat saya berkunjung ke rumah Ketua PKS, Pak Syaikhu, bersama dengan Almuzzammil, dia sedang mencari calon wakil presiden untuk Anies. Salah satu pertanyaannya adalah, ‘Apakah Pak Mahfud bersedia?’ Saya menjawab tidak,” ungkap Mahfud.

Mahfud menolak tawaran dari Syaikhu karena ia tidak ingin merusak demokrasi. Ia tidak ingin koalisi yang mendukung Anies pecah.

“Saya menjelaskan bahwa di dalam koalisi tersebut ada Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS sendiri yang memiliki kandidat dari partai masing-masing. Jika saya masuk ke dalamnya, itu akan merusak demokrasi. Jika salah satu pihak keluar karena saya diajak, itu akan merusak. Oleh karena itu, saya meminta agar Ketua PKS menjaga koalisi tersebut. Saya berkata demikian kepada Ketua PKS, agar mereka menjaga koalisi dan tidak mengajak saya. Jangan sampai koalisi pecah. Tugas saya hanya menjaga pemilu dan demokrasi,” jelas Mahfud.(Rz)