Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Click here - to use the wp menu builder

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

HomeNewsOptimalkan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan, Kemenkumham Jateng Jalin Kerja Sama dengan Industri...

Optimalkan Pembinaan Kemandirian Warga Binaan, Kemenkumham Jateng Jalin Kerja Sama dengan Industri Garmen

18/03/2022

337

IMG-20220317-WA0031

Semarang | suararakyat.net – Upaya Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah untuk mencetak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mandiri dan berkualitas terus dilakukan. Hal ini terbukti dengan dilaksanakannya penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan pihak CV. Amura Pratama.

Disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah A. Yuspahruddin, penandatanganan dilakukan antara Kepala Lapas Kelas I Semarang Supriyanto dan Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang Kristiana H. dengan Direktur Utama CV. Amura Pratama Andi Fahrul A.

Berlangsung di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Nota Kesepahaman ini diinisiasi atas dasar memberikan pembinaan kemandirian pada WBP sebagai manusia yang produktif dan mandiri melalui kegiatan dalam bidang pengelolaan industri garmen.

“Tentunya kami menyambut baik apa yang telah dilaksanakan. Saya berharap apa yang dilakukan dan ditandatangani akan terus kita kembangkan, bahwa warga binaan kita ini harus diberikan tenaga kerja produktif”, ujar Yuspahruddin, Kamis 17/3/2022.

Bagi Kakanwil pembinaan kemandirian tersebut sangat penting untuk mempersiapkan kehidupan WBP saat bebas nantinya agar memiliki keterampilan dan tidak mengulangi tindak kejahatan yang dapat membawa mereka masuk ke dalam lapas kembali.

Dengan adanya kerja sama pengelolaan industri garmen ini, Direktur utama CV. Amura Pratama Andi Fahrul A. mengungkapkan akan memproduksi lebih dari 50.000 jaket dan berharap sinergi tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Turut menghadiri jalannya prosesi penandatanganan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang Guntur S.H., Plt. Kepala Rupbasan Kelas I Semarang Kartini, dan tim CV. Amura Pratama.(Ragil)

Previous article

Bupati Pamerkan Keahlian Bakar Sate

Next article

Buruknya Pelayanan Akibat Penggunaan Ambulans Dipersulit, Ketua PWRI Bogor Raya Minta Direktur RSUD Leuwiliang di Copot