Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Soal SDN Utan Jaya, Praktisi Hukum Ini Sebut Gunakan Jalur Hukum

DEPOK | suararakyat.net - Polemik lahan SDN Utan Jaya kian memanas setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melakukan pembongkaran gembok secara paksa demi membuka...
HomeEkonomiNasdem Akan Membeli Semua Hasil Panen Kedelai dari Petani di Aceh

Nasdem Akan Membeli Semua Hasil Panen Kedelai dari Petani di Aceh

Reporter: Rizki Maulizar

Banda Aceh | suararakyat.net  – Kedelai adalah salah satu sumber pangan selain padi dan jagung yang digemari hampir semua lapisan usia. Komoditas pangan penghasil protein nabati ini setiap tahun kebutuhannya terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan bahan baku industri olahan seperti tahu, tempe, kecap, dan susu, Jum’at (12/8/2022).

Mencermati hal tersebut, di tahun 2022 DPP Nasdem dan DPW Nasdem Aceh melakukan upaya ketersediaan kedelai utamanya untuk mencukupi kebutuhan konsumsi rumah tangga melalui fasilitasi pengembangan 10 ribu hektar kedelai yang tersebar di 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh.

Menurut Ketua Petani Nasdem Aceh, Irfan Mirza, beserta Wakil Ketua Budi Ardiansyah, Bendahara Petani nasdem Fauzan Alia, pihaknya menganggap kedelai sebagai kearifan lokal karena hasil seleksi terus menerus sehingga menjadikan Aceh sebagai salah satu sentra kedelai nasional.

“Pihak kita juga nantinya akan berupaya jika sewaktu waktu, akan terjadi kelangkaan benih kedelai, kita berkoordinasi terus dengan Dinas Pertanian Kabupaten/kota untuk memecahkan persoalan yang ada.

Dari hasil seleksi terus menerus kita juga akan berupaya buat penangkar di beberapa kabupaten seperti Aceh Besar, Bireuen, Pidie Jaya dan beberapa tempat lainnya. Dan ini berlangsung lama sehingga menghasilkan varietas unggul nasional,” kata Irfan

Menurutnya kedelai itu akan memiliki beberapa keunggulan, yaitu bukan termasuk kedelai GMO, non transgenik. Kemudian potensi produksi tinggi, mencapai 3,2 ton per hektar. Selama ini, sebagian besar hasil panen kedelai digunakan sebagai benih, sisanya diserap oleh daerah lainnya yang selama ini menggunakan kedelai Aceh sebagai sumber olahan pangan.

Ditambahkan oleh Budi Kegiatan ini juga merupakan kegiatan untuk mendukung program Nasional Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia Menanam kedelai 1 juta ha se-Indonesia yang dicanangkan Bapak Mentan di tahun 2022 ini untuk mengurangi ketergantungan kita import kedelai dari Negara Lain.

Keuntungan menanam kedelai menurut Fauzan Alia tidak lebih rendah dibandingkan menanam padi atau jagung. Hasil analisis usaha yang dilakukan menunjukkan bahwa jika dihitung harian, pendapatan petani kedelai adalah Rp 152 ribu per hari dengan input usaha tani per hektar hanya Rp 5 juta sedangkan padi per hari kurang lebih Rp 143.500 dan jagung Rp 127 ribu per hari dengan input usaha tani masing-masing dirata-ratakan sebesar Rp 15 juta per hektare.

“Kita ketahui, jagung itu butuh 110 hari, kalau padi sekitar 115 hari dan kedelai hanya 85 hari. Sehingga kalau misalnya pendapatan dibagi waktu tanam, maka sebenarnya kedelai paling menguntungkan,” imbuhnya.

Namun Fauzan Alia menegaskan bahwa kunci agar petani kembali bergairah menanam kedelai dan mendapatkan keuntungan adalah adanya jaminan kepastian harga.
Oleh karena itu, pihaknya mengajak peran off taker sebagai avalis pembiayaan.

“Dengan menggandeng off taker yang akan membeli semua Hasil Panen Kedelai dengan Harga Rp. 9.000/Kg, maka dimungkinkan untuk menjadi penjamin untuk pembiayaan KUR dan sekaligus pemasaran hasil petani kedelai,” ungkapnya.

“Kami terus mendorong petani untuk kembali menanam kedelai di sentra produksi kedelai yang sudah ada. Kami berharap produktivitas bisa meningkat,” tutupnya.