Bogor | suararakyat.net – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menjadi salah satu pemerintah daerah yang ikut menandatangani komitmen bersama dalam rangka meningkatkan sistem transportasi wilayah Jabodetabek. Penandatanganan komitmen bersama ini melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok.
Acara penandatanganan komitmen bersama ini berlangsung di Halte bus Trans Pakuan Cidangiang, Kota Bogor pada Jumat, 21 Juli 2023. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama dengan para Sekretaris Daerah (Sekda) dari wilayah-wilayah terlibat turut serta dalam acara ini. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor, Bima Arya, dan Pj. Wali Kota Bekasi juga turut menyaksikan penandatanganan tersebut.
Salah satu tujuan dari penandatanganan komitmen ini adalah untuk memulai program Bus Rapid Transit (BRT) sebagai feeder untuk LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). Hal ini menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kelancaran ekonomi, terutama di wilayah aglomerasi Jabodetabek dan Jawa Barat pada umumnya.
Ridwan Kamil, yang akrab disapa dengan Kang Emil, menyatakan bahwa untuk mencapai kelancaran ekonomi dalam wilayah aglomerasi Jabodetabek, diperlukan sistem organisasi yang mampu mengendalikan dan mengatur transportasi dengan baik. Oleh karena itu, penandatanganan komitmen bersama ini merupakan langkah awal dalam menciptakan sistem koordinatif yang baik antara berbagai pemerintah daerah terlibat.
Menurut Kang Emil, lima wilayah yang terlibat dalam penandatanganan komitmen ini harus bekerja sama secara sinergis. Dalam sebuah aglomerasi, ekonomi tidak mengenal batas wilayah, sehingga kolaborasi yang erat di antara wilayah-wilayah tersebut akan memfasilitasi kelancaran mobilitas warga dan mendorong penggunaan transportasi publik sebagai alternatif utama dibandingkan kendaraan pribadi.
Selain program BRT, upaya untuk meningkatkan akses transportasi di Jawa Barat juga melibatkan reaktivasi rel kereta api, penyediaan rel kereta cepat, serta pengembangan terminal yang dilengkapi dengan mal pelayanan publik dan fasilitas lainnya.
Sebelumnya, Wali Kota Bogor, Bima Arya, menyampaikan data bahwa sekitar 200 ribu penduduk Bogor menggunakan commuter untuk bepergian, namun penggunaan kendaraan pribadi untuk perjalanan ke Jakarta masih mencapai 60-70 persen. Untuk mengatasi persoalan ini, kolaborasi antarwilayah di Jawa Barat menjadi kunci dalam memperbaiki sistem transportasi publik dan mengintegrasikannya dengan Jakarta.
Dalam tahap awal program Trans Pakuan di Kota Bogor, akan disediakan dua unit bus, dan ke depannya, jumlah ini akan ditambah sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pihak Trans Jakarta dan BPTJ. Fokus pengembangan layanan transportasi publik ini dimulai dari Cibubur.
Rencananya, dua unit bus yang disediakan akan diuji coba mulai dari 24 Juli hingga 24 Agustus 2023. Setiap bus akan berangkat dari dua titik, yaitu terminal Baranangsiang dan Terminal Bubulak, pada pukul 05.30 WIB. Layanan bus tersebut akan menjadi alternatif bagi para pekerja dengan kapasitas 40 penumpang per bus, dengan 20 kursi dan 20 tempat berdiri. Tarif uji coba untuk perjalanan ini akan dibanderol sebesar Rp 15 ribu dengan pembayaran menggunakan Qris BJB.
Komitmen bersama antara Pemkot Bogor, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah daerah lainnya ini diharapkan akan membawa perubahan positif dalam sistem transportasi wilayah Jabodetabek, memudahkan mobilitas warga, dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi untuk berpergian. Semoga langkah ini dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut. (DH)
