Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

SDN 5 Sukmajaya Depok Diduga Abaikan Instruksi Gubernur Jabar Soal Larangan Perpisahan Sekolah

DEPOK | suararakyat.net - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, menuai sorotan setelah muncul informasi bahwa sekolah tersebut tetap merencanakan...
HomeNewsMentan Yasin Limpo Tidak Bisa Hadiri Pemeriksaan KPK Karena Tugas Negara di...

Mentan Yasin Limpo Tidak Bisa Hadiri Pemeriksaan KPK Karena Tugas Negara di India

Jakarta | suararakyat.net – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini untuk dimintai keterangan. Namun, Yasin Limpo tidak hadir dalam pemanggilan karena tugas resminya di ajang G20 di India.

Diketahui, KPK saat ini sedang mengusut dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Namun, KPK belum memberikan informasi detail terkait kasus yang sedang diselidiki tersebut.

KPK juga mendalami dugaan keterlibatan Yasin Limpo dalam proses penyidikan korupsi. Menurut sumber detikcom, pengungkapan kasus ini sudah dilakukan KPK. Nama Menteri yang disebut sumber diduga terlibat dalam kasus yang sedang disidik KPK.

Sejauh ini, KPK telah meminta keterangan dari beberapa oknum terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang saat ini dipimpin oleh Syahrul Yasin Limpo.

“Sejauh ini yang kami ketahui, kami telah meminta keterangan dari beberapa pihak terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian,” kata Ali Fikri, Kepala Humas KPK, kepada wartawan, Rabu (14/6).

Pemeriksaan Yasin Limpo hari ini dibatalkan. Yasin menginformasikan kepada KPK bahwa dirinya saat ini berada di India.

“Iya, dia menginformasikan ke KPK ada jadwal kegiatan di India,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron saat dikonfirmasi, Jumat (16/6/2023).

Arief Cahyono, Kepala Humas Kementerian Pertanian, juga membenarkan Syahrul berada di India untuk acara G20.

“Ya benar,” kata Arief saat dimintai konfirmasi.

Ali Fikri, Kepala Humas KPK, mengatakan KPK akan kembali mengirimkan surat panggilan kepada Syahrul Yasin Limpo. Yasin Limpo meminta pemeriksaan dijadwalkan pada 27 Juni, namun KPK menjadwalkannya pada 19 Juni 2023.

“Tim penyidik ​​akan segera mengirimkan kembali undangan untuk hadirnya keterangan yang diminta pada Senin (19/6). Kami berharap dan yakin pada pemanggilan selanjutnya yang bersangkutan akan hadir,” kata Ali.

Berdasarkan siaran pers Syahrul Yasin Limpo, alasan dirinya memilih menghadiri acara G20 ketimbang ke KPK karena menjalankan tugas untuk negara.

“Kita sedang menghadiri Pertemuan Menteri Pertanian G20 di India. Sebagai india yang telah diamanahkan Presidensi G20 untuk tahun 2022, sudah selayaknya kita menghadiri penutupan acara internasional ini,” ujar Syahrul Yasin Limpo. Dalam acara ini, Indonesia sebagai bagian dari Troika bersama India dan Brazil akan memberikan pernyataan bersama dan menyerahkan keketuaan kepada Brazil yang akan menjadi Presidensi pada tahun 2024,” kata Yasin Limpo.

Usai menghadiri acara G20 di India, Syahrul Yasin Limpo juga akan mengunjungi Republik Rakyat China (RRC) dan Korea Selatan. Ia akan membahas kerjasama dalam modernisasi pertanian.

“Jadi, kami sama sekali tidak dapat memenuhi panggilan KPK hari ini, bukan karena masalah pribadi, tetapi dalam rangka menjalankan tugas negara. Namun demikian, kami jamin tetap menghormati KPK dan meminta diperiksa pada Selasa, 27 Juni 2023,” kata Syahrul.(Rz)