Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Ikut Seruannya! Besok DPRD Depok Ngarak Ondel-Ondel Bareng Warga

DEPOK | suararakyat.net - Ada yang spesial dari perayaan Lebaran Depok tahun ini! Sejumlah anggota DPRD Kota Depok dijadwalkan turun langsung ke jalan untuk...
HomeNewsMenlu Retno Marsudi Dukung Rencana Vanuatu Buka Kedutaan Besar di Indonesia untuk...

Menlu Retno Marsudi Dukung Rencana Vanuatu Buka Kedutaan Besar di Indonesia untuk Menguatkan Kerja Sama

Jakarta | suararakyat.net – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Vanuatu, Jotham Napat. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi dan pembangunan.

Pertemuan bilateral ini berlangsung pada hari Jumat, 16 Juni 2023, di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Menlu Retno Marsudi menyatakan bahwa kunjungan Menlu Napat memiliki arti penting dalam memperkuat hubungan antara Indonesia dan Vanuatu.

“Vanuatu merupakan salah satu mitra penting bagi Indonesia di kawasan Pasifik. Kunjungan Menteri Napat ini merupakan tonggak penting dalam hubungan bilateral kita,” ujar Menlu Retno dalam konferensi pers setelah pertemuan.

Selama pertemuan tersebut, Menlu Retno memberikan sambutan positif terhadap rencana Vanuatu untuk membuka Kedutaan Besar di Indonesia. Retno juga menyampaikan bahwa ada beberapa agenda yang akan dijalankan, termasuk rencana perjanjian pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas.

“Dalam pertemuan ini, kami telah mengidentifikasi banyak agenda penting yang perlu dijalankan, termasuk rancangan perjanjian pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas,” kata Retno.

Retno menjelaskan bahwa ada tiga bidang kerja sama penting yang menjadi fokus selama pertemuan. Pertama, adalah kerja sama ekonomi dengan tujuan memperkuat perdagangan dan meningkatkan ekspor Indonesia ke Vanuatu.

“Pertama, kami berkomitmen untuk menjalin kerja sama ekonomi yang konkret dan memberikan manfaat bagi rakyat kedua negara. Kami siap memperkuat perdagangan dua arah dan meningkatkan ekspor Indonesia ke Vanuatu. Kami juga mengharapkan dukungan penuh dari pemerintah Vanuatu,” ucap Retno.

Selanjutnya, adalah kerja sama dalam bidang pembangunan di negara-negara Pasifik, termasuk Vanuatu. Terakhir, dalam konteks kemitraan di kawasan Pasifik, Retno menyebut bahwa Indonesia dan Vanuatu menghadapi tantangan yang serupa, seperti perubahan iklim dan isu maritim.

“Kedua, kami berkomitmen untuk bekerja sama dalam pembangunan di negara-negara Pasifik, termasuk Vanuatu. Selama lima tahun terakhir, Indonesia telah meningkatkan kerja sama dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas di bidang perikanan, kewirausahaan, dan mitigasi perubahan iklim untuk Vanuatu,” ujar Retno.

“Ketiga, dalam konteks kemitraan di kawasan Pasifik, Indonesia memiliki banyak tantangan yang serupa, seperti perubahan iklim, bencana alam, dan isu maritim. Oleh karena itu, kami memiliki visi Pacific Elevation, yang memungkinkan kami untuk bekerja sama dalam menghadapi tantangan bersama sebagai satu keluarga besar di kawasan Pasifik. Forum Pembangunan Indonesia-Pasifik (IPFD) yang diadakan pada bulan Desember tahun lalu merupakan salah satu wujud dari visi tersebut. Forum tersebut menghasilkan komitmen penting dalam mendukung negara-negara Pasifik,” tambahnya.(Rz)