Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Aliansi Pendidikan: Lindungi Hak Belajar Anak, Buka Dialog Soal Lahan SDN Utan Jaya

DEPOK | suararakyat.net - Ketua Aliansi LSM Pendidikan, Mulyadi Pranowo, angkat bicara terkait polemik penggembokan SDN Utan Jaya yang dilakukan oleh pihak ahli waris...
HomeNewsMenko PMK: Presiden Jokowi Meminta Kemiskinan Ekstrem Dihapus Sepenuhnya pada 2024

Menko PMK: Presiden Jokowi Meminta Kemiskinan Ekstrem Dihapus Sepenuhnya pada 2024

Jakarta | suararakyat.net – Menko PMK, Muhadjir Effendy, menyatakan angka kemiskinan di Indonesia tidak meroket selama pandemi. Ia menegaskan, angka kemiskinan di Indonesia tidak meningkat secara signifikan berkat upaya sinergi dan integrasi antara pemerintah pusat dan daerah, civitas akademika, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Muhadjir dalam acara ASEAN Socio-Cultural Knowledge Forum (ASCC): Addressing Gaps and Rethinking Pathways to Eradical Poverty in ASEAN yang diadakan di Hotel Sofitel Nusa Dua Bali. Ia menyebutkan salah satu angka kemiskinan di Indonesia tidak melonjak akibat upaya tersebut, dan angka kemiskinan pun tidak meroket.

“Peningkatan upaya berhasil menekan angka kemiskinan sehingga tidak melambung tinggi,” kata Muhadjir dalam keterangannya, Minggu (7/5/2022).

Muhadjir menjelaskan, pemerintah Indonesia telah menetapkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, khususnya pengentasan kemiskinan ekstrem. Ia menyatakan, untuk mencapai target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2024, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem.

“Presiden telah menginstruksikan bahwa komitmen pengentasan kemiskinan ekstrem harus dipertahankan dalam situasi apapun. Presiden telah meminta agar angka kemiskinan ekstrem mencapai 0% pada tahun 2024, yaitu enam tahun lebih awal dari agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” dia berkata.

Muhadjir juga menyebutkan bahwa kemiskinan ekstrem merupakan persoalan multidimensi yang harus disikapi secara sinergis. Dia menyoroti upaya pemerintah dalam menyatukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim.

“Setiap kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai pihak yang terlibat diminta untuk menggunakan informasi tingkat kesejahteraan yang tersedia dalam data program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrim (P3KE),” ujar Muhadjir.

“Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem sudah mulai menunjukkan hasil, dengan Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan angka kemiskinan ekstrem pada September 2022 sebesar 1,74%, turun 0,3 poin persentase dari 2,04% pada 2022,” ujarnya. ditambahkan.

Perlu dicatat bahwa Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), didukung oleh Kemitraan Australia-Indonesia untuk Mempromosikan Pengurangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial (PROAKTIF), menyelenggarakan Forum Pengetahuan Sosio-Budaya ASEAN (ASCC): Mengatasi Kesenjangan dan Memikirkan Kembali Jalan untuk Memberantas Kemiskinan di ASEAN.

Forum ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Pertemuan Dewan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN (ASCC) ke-29 dan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.(Rz)