Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Tempat Hiburan di Jonggol Diawasi Ketat, Dadang Yazid: Jangan Abaikan Aturan

BOGOR | suararakyat.net - Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketenangan umum di wilayah Kecamatan Jonggol, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Jonggol...
HomeNewsMenko PMK Pimpin Pertemuan ASCC ke-29, Sepakati 4 Isu yang Akan Dibahas...

Menko PMK Pimpin Pertemuan ASCC ke-29, Sepakati 4 Isu yang Akan Dibahas di KTT ASEAN 2023

Jakarta | suararakyat.net – Menko PMK Muhadjir Effendy memimpin Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) ke-29 pada 8 Mei 2023. Dalam pertemuan tersebut, empat komitmen disepakati untuk dibahas pada KTT ASEAN ke-42 tahun 2023, Selasa (9/5/2023).

“Tingkat menteri sudah sepakat, dan akan dibawa ke KTT ASEAN 2023,” kata Muhadjir dalam keterangan tertulis. Pertemuan Tingkat Menteri ASCC dilaksanakan di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

Muhadjir mengatakan empat dokumen komitmen itu terkait one health, ASEAN village network, perlindungan buruh migran dalam situasi krisis, dan buruh migran, khususnya nelayan migran. Ia menambahkan, komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mendorong ASEAN yang inklusif.

“Keempat dokumen komitmen ini merupakan bagian dari upaya mendorong ASEAN yang inklusif,” kata Muhadjir.

Dalam pertemuan tersebut, Muhadjir menekankan bahwa para menteri dan Sekjen ASEAN menegaskan kembali komitmen mereka untuk bekerja sama mencapai prioritas masyarakat sosial dan budaya di bawah kepemimpinan ASEAN Indonesia 2023.

“Mari kita perkuat kerja sama kita dalam mempromosikan relevansi ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan di kawasan dan sekitarnya,” kata Muhadjir.

Sidang ASCC ke-29 dipimpin oleh Menko PMK Muhadjir Effendy. Hadirin lainnya termasuk Menteri Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Brunei Darussalam Haji Nazmi Bin Haji Mohammad; Menteri Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kamboja Nath Bunroeun; Menteri Penerangan, Kebudayaan, dan Pariwisata Laos Suanesavanh Vignket; dan Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya Malaysia Dato’ Sri Tiong King Sing.

Hadir pula Sekretaris Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan dan Pembangunan Filipina Rex Gatchalian; Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura Masagos Zulkifli; Menteri Pembangunan Sosial dan Keamanan Manusia Thailand Anukul Peedkaew; Wakil Menteri Tenaga Kerja Vietnam, Orang Cacat dan Urusan Sosial Nguyen Ba Hoan; Wakil Menteri Solidaritas Sosial dan Inklusi Timor Leste Signi Chandrawati; dan Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn.

Para pemimpin ASEAN telah mulai membahas isu-isu kritis untuk mendorong kawasan ASEAN yang lebih kuat dan meningkatkan ketahanan ekonomi. Upaya ini sejalan dengan tema Indonesia’s ASEAN Chairmanship: ASEAN Matters: Epicenter of Growth.

KTT ASEAN ke-42 akan mempertemukan delapan pemimpin, ditambah Sekretaris Jenderal ASEAN dan Perdana Menteri Timor Leste, untuk membahas beberapa isu yang menjadi kepentingan bersama ASEAN.(Rz)