Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Aliansi Pendidikan: Lindungi Hak Belajar Anak, Buka Dialog Soal Lahan SDN Utan Jaya

DEPOK | suararakyat.net - Ketua Aliansi LSM Pendidikan, Mulyadi Pranowo, angkat bicara terkait polemik penggembokan SDN Utan Jaya yang dilakukan oleh pihak ahli waris...
HomeNewsMengawal Sampai Tiba di Tanah Air: Pesan HNW Terkait Evakuasi WNI dari...

Mengawal Sampai Tiba di Tanah Air: Pesan HNW Terkait Evakuasi WNI dari Sudan

Jakarta | suararakyat.net – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi dimulainya proses evakuasi WNI dari Sudan yang saat ini sedang dalam kondisi bergejolak. Ia menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Luar Negeri RI dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dalam siaran persnya, Senin (24/4), Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengumumkan 538 Warga Negara Indonesia (WNI) telah tiba dengan selamat di Pelabuhan Sudan pada pukul 01.00 waktu setempat atau 06.00 WIB, pada Senin, April. 24 Februari 2023. Namun, masih ada 289 WNI lainnya –sebagian besar pelajar dan lima pekerja– yang akan dievakuasi pada tahap kedua.

“Kami berterima kasih kepada Kementerian Luar Negeri dan TNI, seperti banyak negara lain yang telah membantu dan mengevakuasi WNI dari Sudan seperti yang diharapkan oleh WNI dan banyak pihak lain yang telah menyampaikan sebelumnya,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Selasa (25/4/2023).

“Karena perang saudara di Sudan masih berkecamuk, penting proses evakuasi dijaga dan dibantu penuh untuk memastikan seluruh WNI tiba dengan selamat di tanah air,” lanjutnya.

HNW berharap seluruh proses evakuasi dapat berjalan lancar, aman, dan selamat.

“Agar WNI di Sudan tetap kooperatif dan mengikuti setiap arahan dan informasi dari KBRI Khartoum, demi kelancaran dan keamanan proses evakuasi hingga sampai ke tanah air yang tentunya memakan banyak waktu dan tenaga, sementara kita berharap situasi di Sudan akan membaik dan kembali damai,” kata anggota DPR RI dari Dapil DKI Jakarta II yang di dalamnya termasuk luar negeri itu.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan PKS itu juga mengatakan, kompleksitas konflik di Sudan menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan WNI yang saat ini sedang menjalani proses evakuasi. Menurutnya, sejauh ini mediasi dari beberapa pihak ketiga untuk menghentikan konflik militer belum menunjukkan kemajuan. Sementara itu, pertempuran dan krisis kemanusiaan semakin parah.

“Kalaupun belum ada tanda-tanda penyelesaian konflik, setidaknya perlu ada kesadaran dari pihak-pihak yang berkonflik di Sudan untuk tidak memperumit masalah dengan membahayakan bahkan melukai WNI yang akan dievakuasi,” jelas Hidayat.

Lebih penting lagi jika konflik ini segera dihentikan demi keselamatan semua nyawa dari pertumpahan darah dan terwujudnya perdamaian sipil dan pemerintahan di Sudan seperti yang dijanjikan oleh pihak-pihak yang berkonflik itu sendiri, tambahnya.

HNW berharap para pihak di Sudan berkomitmen untuk menjaga persahabatan antara masyarakat Sudan dan masyarakat Indonesia yang telah terjalin lama.

“Ada peran bersejarah tokoh Sudan Syekh Ahmad Surkati yang berjasa memajukan pendidikan dan pergerakan nasional di Indonesia, serta sikap monumental Indonesia mengundang Sudan ke Konferensi Bandung 1955, bahkan memberikan bendera khusus meski Sudan waktu itu belum merdeka,” jelasnya.

“Oleh karena itu, dalam semangat persahabatan ini, sudah sepantasnya pihak-pihak yang berkonflik di Sudan setidaknya tidak merugikan WNI di Sudan, serta memfasilitasi dan memperkenankan proses evakuasi WNI, sehingga WNI di Sudan terjamin keamanannya dan difasilitasi selama proses evakuasi berlangsung. keluar dari Sudan menuju tanah air,” tegas HNW.