Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Aliansi Pendidikan: Lindungi Hak Belajar Anak, Buka Dialog Soal Lahan SDN Utan Jaya

DEPOK | suararakyat.net - Ketua Aliansi LSM Pendidikan, Mulyadi Pranowo, angkat bicara terkait polemik penggembokan SDN Utan Jaya yang dilakukan oleh pihak ahli waris...
HomeNewsMAPKB Meminta Kaum Betawi untuk Tetap Kuat dan Tidak Terpengaruh oleh Gelombang...

MAPKB Meminta Kaum Betawi untuk Tetap Kuat dan Tidak Terpengaruh oleh Gelombang Politik

Jakarta | suararakyat.net – Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi (MAPKB) baru saja menggelar kongres perdananya di Balai Kota DKI Jakarta. Ketua MAPKB, Marullah Matali, menyatakan kongres tidak hanya dihadiri oleh warga Betawi di ibu kota, tetapi juga individu dari daerah penyangga Jakarta hingga Kepulauan Riau.

Kongres dijadwalkan berlangsung selama dua hari, sejak Jumat (9 Juni 2023) hingga Sabtu (10 Juni 2023). Tema yang dipilih dalam kongres tersebut adalah “Persatuan Betawi, Sukses Jakarta, Kemajuan Indonesia: Dari Betawi untuk Indonesia”. Sejumlah tokoh Betawi hadir dalam kongres tersebut, termasuk mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke).

“Menurut data sensus, masyarakat Betawi di Jakarta diperkirakan mencapai 28-30% dari jumlah penduduk. Namun, ada juga orang Betawi yang bermukim di sekitarnya, seperti Bekasi, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Depok, yang merupakan Selain itu, ada komunitas Betawi di berbagai provinsi, kota, dan kabupaten, termasuk Provinsi Kepulauan Riau,” ujar Marullah dalam sambutan pembukaannya, Jumat (9/6/2023).

Marullah menegaskan, dinamika perubahan zaman telah mempengaruhi masyarakat Betawi. Terkait hal tersebut, MAPKB siap berkolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk mewujudkan Jakarta menjadi Kota Global.

“Acara ini dipersembahkan untuk kepentingan Jakarta, bahkan setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota di masa mendatang. Kami berharap hubungan antara masyarakat Betawi dan Pemprov DKI Jakarta semakin erat dan harmonis untuk membangun Jakarta yang lebih baik. di masa depan,” tambahnya.

Seusai acara, Marullah mengimbau masyarakat Betawi tetap bersatu dan kuat menghadapi tahun politik 2024 mendatang. Sebagai Wakil Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata, ia mengimbau persatuan dan mendesak agar tidak ada perpecahan di masyarakat.

“Mengingat sifat dinamis dari proses demokrasi yang akan datang, kita harus tetap bersatu. Kami belum membahas detail spesifik, tetapi menjelang tahun politik, hanya beberapa bulan dari berbagai tahapan proses pemilu, kita harus memastikan bahwa Individu Betawi dan masyarakat Betawi benar-benar kuat dan tidak terombang-ambing atau terpengaruh oleh gelombang politik,” ujarnya.

Perlu diketahui, kongres ini berlangsung setelah terbentuknya Majelis Amanah Persatuan Kaum Betawi pada 22 Desember 2022. Organisasi tersebut merupakan gabungan dari dua organisasi masyarakat Betawi, yakni Bamus Betawi dan Bamus Suku Betawi 1982.

Sementara itu, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meresmikan kongres tersebut secara virtual. Dalam sambutannya, Heru mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Betawi atas kontribusinya dalam transformasi Jakarta.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada komunitas MAPKB atas kontribusinya yang signifikan terhadap kemajuan pembangunan Jakarta yang saat ini sedang bertransformasi menjadi kota bisnis yang mendunia,” ujar Heru.

Heru pun berharap MAPKB, sebagai bagian dari Jakarta, turut berperan aktif dalam memajukan potensi warganya. Hal ini dapat dicapai dengan mendorong pengembangan ekonomi lokal untuk mewujudkan status Jakarta sebagai kota global.

“Saya berharap kongres ini dapat memperkokoh komitmen dan sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan MAPKB untuk Jakarta, menjaga warisan budaya kita. Semoga rekomendasi dan masukan dari kongres ini menjadi masukan berharga bagi kita semua dalam menentukan strategi pelestarian budaya Betawi sebagai bagian dari kearifan lokal Indonesia yang harus kita junjung tinggi,” pungkasnya.(Rz)