Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Soal SDN Utan Jaya, Praktisi Hukum Ini Sebut Gunakan Jalur Hukum

DEPOK | suararakyat.net - Polemik lahan SDN Utan Jaya kian memanas setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melakukan pembongkaran gembok secara paksa demi membuka...
HomeNewsMahfud Tugaskan Denny Indrayana untuk Mengawal Anies: Mencegah Tuduhan terhadap Pemerintah

Mahfud Tugaskan Denny Indrayana untuk Mengawal Anies: Mencegah Tuduhan terhadap Pemerintah

Jakarta | suararakyat.net – Menko Polhukam Mahfud Md telah mengakui bahwa ia telah menugaskan mantan Wamenkumham Denny Indrayana untuk menjaga bakal calon presiden Anies Baswedan agar demokrasi di Indonesia tetap hidup. Mahfud menyoroti peran Denny yang selalu bersikeras tentang adanya upaya penjegalan.

“Pak Mahfud telah menugaskan Denny untuk menjaga Anies agar demokrasi tetap hidup dan Denny mendapatkan tiketnya. Itu benar. Karena Denny selalu menuduh bahwa pemerintah ingin menjegal Anies. Dia juga menuduh adanya upaya untuk menggagalkan pemilu, memperpanjang masa jabatan, dan menunda pemilu,” ungkap Mahfud kepada para wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (5/6/2023).

Mahfud mengungkapkan bahwa dirinya dan Denny saling berbagi tugas untuk mengawal demokrasi. Ia menyatakan kesiapannya untuk melawan dari dalam pemerintahan jika ada yang berupaya mengganggu demokrasi.

“Jadi, kita bagi tugas. Kamu saya tugaskan untuk menjaga Anies, agar demokrasi tetap hidup dan tidak lagi menuduh pemerintah. Begitulah maksud saya. Tujuannya adalah agar pemerintah tidak terganggu. Jika pemerintah mengganggu, kita lawan dari dalam. Jika ada oknum di dalam pemerintahan, bilang saja kepada saya. Saya akan menjaga proses pemilu. Jangan sampai ada tuduhan bahwa kita ingin menggagalkan pemilu,” ujar Mahfud.

Mahfud juga mengatakan bahwa pembagian tugas untuk mengawal pemilu juga telah disampaikan kepada Presiden PKS, Ahmad Syaikhu. Kemudian, Mahfud menceritakan bahwa ia pernah ditawari menjadi calon wakil presiden pendamping Anies.

“Saat Ketua PKS, Pak Syaikhu, datang ke rumah bersama Al Muzammil, beliau mencari cawapres untuk Anies. Salah satunya, beliau bertanya, ‘Pak Mahfud bersedia?’ Saya menolak,” ungkap Mahfud.

Mahfud menolak tawaran dari Syaikhu karena ia tidak ingin merusak demokrasi. Ia tidak ingin koalisi yang mendukung Anies pecah.

“Saya menjelaskan bahwa dalam koalisi itu ada NasDem, Demokrat, dan PKS yang memiliki calonnya sendiri. Jika saya masuk ke dalamnya, saya malah merusak demokrasi. Jika ada salah satu pihak keluar karena mereka tidak setuju dengan kehadiran saya, itu akan merusak. Oleh karena itu, saya meminta Ketua PKS untuk menjaga koalisi, jangan mengajak saya. Agar koalisi tetap utuh. Jika saya masuk ke dalamnya, koalisi akan pecah karena ada yang tidak setuju dan sebagainya. Itu saja tugas saya, menjaga pemilu dan menjaga demokrasi,” papar Mahfud.(Rz)