Jakarta | suararakyat.net – Abdul Mu’ti, Sekjen PP Muhammadiyah, mengecam keras larangan penggunaan fasilitas umum untuk perayaan Idul Fitri 1444 H, berbeda dengan kebijakan pemerintah di beberapa daerah pada 21 April 2023.
Beberapa daerah yang pemerintah daerahnya menolak memberikan izin penggunaan fasilitas umum untuk salat Idul Fitri adalah Sukabumi (Jawa Barat) dan Pekalongan (Jawa Tengah).
Menurut Mu’ti, pencabutan izin tersebut merupakan ekses dari kebijakan pemerintah terkait awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha yang tidak dibenarkan di Indonesia yang berideologi Pancasila.
“Dalam sistem negara Pancasila, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur tempat-tempat ibadah seperti awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha”, terang Mu’ti, Senin (17/4/2023).
Mu’ti berpendapat bahwa pemerintah wajib menjamin kebebasan warganya untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Fasilitas umum seperti lapangan dan fasilitas lainnya merupakan area terbuka yang dapat digunakan oleh umum sesuai dengan aturan pemakaian.
“Bukan karena perbedaan keyakinan agama dengan pemerintah”, tegasnya.
Mu’ti menegaskan, shalat Idul Fitri di lapangan merupakan keyakinan, bukan aktivitas politik dan upaya menggulingkan pemerintahan. Dia mendesak pemerintah pusat untuk tidak membiarkan pemerintah daerah membuat kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dan melanggar kebebasan berkeyakinan.
“Setelah kota Pekalongan, sekarang Sukabumi?. Kemana selanjutnya?”, Dia bertanya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Pekalongan di Jawa Tengah tidak memberikan izin shalat Ied di Lapangan Mataram pada Jum’at (21/4) karena pemerintah pusat belum menetapkan tanggal perayaan Idul Fitri 1444 H.
Walikota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid mengatakan, pihaknya masih menunggu pengumuman dari pemerintah pusat terkait tanggal Idul Fitri 1444 H.
Sementara itu, Walikota Sukabumi Achmad Fahmi menolak memberikan izin penggunaan Lapang Merdeka untuk Sholat Idul Fitri pada 21 April 2023, melalui surat bernomor HK.09.01/598/1/10/HKM/2023 yang ditandatangani pada 4 April 2023.
Dalam surat tersebut, Achmad berdalih pelaksanaan salat Ied di Lapang Merdeka akan dilakukan oleh pemerintah kota Sukabumi sesuai dengan keputusan Kementerian Agama tentang penetapan 1 Syawal 1444 H.
“Dengan ini kami informasikan bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri di Lapang Merdeka akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sukabumi dan Masjid Agung Sukabumi, yang dilaksanakan sesuai dengan keputusan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agama Republik Indonesia tentang penetapan 1 Syawal 1444 H”, bunyi surat tersebut.
Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukabumi Yana Fajar Basori, membenarkan surat tanggapan Walikota Sukabumi tersebut.
“Iya (ada surat tanggapan dari Walikota Sukabumi ke Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukabumi)”, ujar Yana.
Muhammadiyah sebelumnya telah menetapkan bahwa Idul Fitri atau 1 Syawal 1444 H jatuh pada 21 April. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama akan menggelar Sidang Isbat untuk menentukan tanggal Idul Fitri 2023 atau 1 Syawal 1444 H pada Kamis,(Arf)
