Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Pakde Bowo Gaungkan Bonsai Sebagai Daya Tarik Wisata Baru Kota Depok

DEPOK | suararakyat.net – Suasana Taman Bonsai K3D di Kota Depok akhir pekan ini begitu hidup. Ratusan pecinta bonsai berkumpul dalam ajang kontes dan...
HomeNewsKota Depok Tetap Waspada: Tujuh Pos Pengamanan Siap Sambut Mudik Lebaran 2023

Kota Depok Tetap Waspada: Tujuh Pos Pengamanan Siap Sambut Mudik Lebaran 2023

Depok | suararakyat.net – Ratusan pasukan dari unsur TNI, Polri, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, dan pihak lainnya telah mengikuti apel Operasi Ketupat Jaya 2023 tingkat Kota Depok di Lapangan Polres Metro Depok, Senin (17/04/2023) sore.

Mohammad Idris, Wali Kota Depok, memimpin apel gelar pasukan ini dan menyampaikan sambutan dari Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Apel Operasi Ketupat Jaya 2023 diadakan secara serentak dari tingkat Mabes Polri hingga ke satuan kewilayahan sebagai bentuk Pengecekan Akhir kesiapan pelaksanaan Operasi Ketupat 2023.

Kegiatan ini menunjukkan sinergitas antara Polri dengan stakeholder terkait dalam rangka pengamanan mudik dan perayaan Hari Raya Idulfitri 1444 Hijriah (H).

Setelah memimpin apel, Kiai Idris, sapaan akrab Wali Kota Depok, menyatakan bahwa Kota Depok bukanlah sebuah perlintasan atau perjalanan lintas provinsi.

“Tapi memang Depok dari daerah ke daerah, dan bukan perlintasan mudik,” kata Kiai Idris setelah memimpin apel Operasi Ketupat Jaya 2023 tingkat Kota Depok.

Namun, lanjut Kiai Idris, dari sisi jalan tol, Kota Depok masuk dalam kategori perlintasan arus mudik. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi.

“Misalnya Jalan Raya Bogor, di tolnya itu, dan bahkan prediksi dari Kementerian sekarang mudik lebih banyak menggunakan jalur alternatif bukan jalan tol, itu yang juga harus diantisipasi,” katanya.

“Tentunya juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian, TNI untuk menjaga pos-pos yang sudah ditentukan, khususnya yang ada di Kota Depok,” jelasnya.

“Ada tujuh pos pengamanan dan satu pos pelayanan disiagakan di Kota Depok selama mudik lebaran 2023,” tuturnya.

Untuk aturan cuti bersama Idulfitri 1444 H, dimulai dari tanggal 19, 20, 21, 24, dan 25 April. Saat ini, pihaknya belum dapat memastikan berapa banyak warga yang melakukan mudik ataupun sebaliknya.

“Datanya kita belum ada, yang jelas dari resminya perusahaan dan juga lembaga pemerintah dan non pemerintah, mulai liburnya hari Rabu (19 April 2023), anak sekolah memang sudah libur, tapi orang tuanya belum, sehingga belum terpantau berapa yang keluar,” jelasnya.

Sementara itu, Kapolres Metro Kota Depok, Kombes Pol Ahmad Fuady, mengatakan bahwa sebanyak 170 personel kepolisian dikerahkan untuk pengamanan libur lebaran tahun 2023, dengan dibantu oleh stakeholder lainnya.

Dalam pelaksanaan Operasi Ketupat Jaya 2023 ini, Polres Metro Depok telah menyiapkan tujuh pos pengamanan dan satu pos pelayanan, yang tersebar di 11 kecamatan se-Kota Depok.

“Sedangkan terkait persiapan, kita insyaAllah sampai saat ini masih berjalan dengan baik. Mudah-mudah selama berjalannya operasi ini, semua TNI-Polri dan Pemerintah Kota Depok bisa melayani pemudik,” katanya.

“Tujuannya agar bisa melayani pemudik supaya yang ingin pulang kampung bisa berjalan dengan aman dan nyaman. Dan warga Kota Depok yang menjalankan ibadah agar bisa aman dan nyaman, maka kita minimalisir adanya tindak pidana,” tutupnya. (Roni)