Jakarta | suararakyat.net – Pemerintah bersiap merelokasi Depo Pertamina Plumpang. Namun, Warga Korban Kebakaran Menolak Dipindah
Setelah kebakaran yang menewaskan 19 orang di Depo Pertamina Plumpang, Pemerintah DKI Jakarta dan Pertamina merencanakan untuk merelokasi Depo tersebut atau warga sekitar.
Namun, rencana tersebut tidak berjalan lancar karena sebagian besar warga menolak dipindah.
Salah satu warga korban kebakaran, Mariani (40), yang tinggal di RW 01, menolak dipindah karena kediamannya berdiri di tanah resmi.
“Ya ibaratnya kan, tanah sebelah sini kan resmi. Karena kalau di sini orang – orang di sini pada nggak mau dong (direlokasi). Kan ini tanah resmi. Kalau yang didalam situ kan nggak, karena kita kan punya sertifikat tanah,” ungkap Mariani kepada wartawan, Senin 06/03/2023.
Mariani mengaku, baru saja mengurus pajak bumi dan bangunan (PBB) rumahnya, dan sanak saudaranya juga menolak jika direlokasi dari daerah tersebut.
“Orang saya juga habis ngurusin belum lama. Habis ngurusin itunya, PBB-nya, semua sudah kelar semua. Semua saudara – saudara saya juga kurang terima kalau dipindahin”, ujarnya.
Mariani meminta agar Depo Pertamina Plumpang yang direlokasi, bukan warga. Dirinya menekankan, bahwa daerah tersebut sudah menjadi tanah kelahirannya.
“Depo aja yang dipindahin, jangan di sini. Ini mah tempat kelahiran kita, makanya kita nggak mau (direlokasi). Kita lahir di sini”, tegas Mariani.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah meminta Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono untuk mencari solusi dari kejadian yang terjadi di Plumpang.
Namun, zona lokasi memang terbilang bahaya, sehingga ada rencana untuk merelokasi Depo Pertamina atau tempat tinggal warga.
“Terutama karena ini zona yang bahaya, tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpangnya digeser ke reklamasi, atau penduduknya yang digeser di relokasi. Saya kira akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI”, ucap Jokowi.
Saat ini, rencana relokasi masih dalam tahap pembahasan antara pemerintah dan warga sekitar. Pemerintah akan mempertimbangkan kebutuhan warga. Namun, tetap harus memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan. Semoga solusi terbaik segera ditemukan untuk mengatasi masalah ini.(Emy)
