Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Aliansi Pendidikan: Lindungi Hak Belajar Anak, Buka Dialog Soal Lahan SDN Utan Jaya

DEPOK | suararakyat.net - Ketua Aliansi LSM Pendidikan, Mulyadi Pranowo, angkat bicara terkait polemik penggembokan SDN Utan Jaya yang dilakukan oleh pihak ahli waris...
HomePolitikKontroversi Kirab Merah Putih di Kota Depok, S3 Menarik Diri dalam Perayaan

Kontroversi Kirab Merah Putih di Kota Depok, S3 Menarik Diri dalam Perayaan

Depok | suararakyat.net – Kota Depok akan menjadi saksi pelaksanaan Kirab Merah Putih yang diselenggarakan oleh elemen Pejuang Nusantara Indonesia Bersatu (PNIB) pada hari Minggu, tanggal 3 September 2023, dimulai dari Taman Djuanda Margonda Depok pukul 07.00 pagi WIB.

Kegiatan ini memiliki tujuan mulia, yaitu menyambut pemilu 2024 dengan damai, tertib, dan aman, serta mengirimkan pesan penolakan terhadap isu-isu kontroversial seperti khilafah, radikalisme, terorisme, dan politik identitas. Selain itu, Kirab Merah Putih juga ingin memupuk semangat melestarikan Pancasila dan menjaga tradisi budaya nusantara.

Namun, menjelang pelaksanaan acara ini, ada peristiwa menarik yang mengundang perhatian. Organisasi pendukung seperti SGI (Seknas Ganjar Indonesia) dan Solmet (Solidaritas Merah Putih) di Kota Depok yang tergabung dalam panitia acara menarik diri dari partisipasi mereka dalam Kirab Merah Putih. Alasan di balik keputusan ini adalah ketidaksepahaman gagasan dengan pimpinan PNIB.

Ketua SGI Depok, Yopi Setiabudi, menjelaskan alasan penarikan diri mereka dari acara ini. Mereka ingin acara Kirab ini bersifat menyatukan seluruh relawan, bukan sebaliknya, yang hanya ingin didominasi oleh satu organisasi yang pada dasarnya tidak berbasis di Depok.

Yopi menekankan bahwa massa pendukung yang akan diterjunkannya dalam Kirab tersebut berasal dari S3, yaitu SGI, Solmet, dan Saka. Oleh karena itu, menurut dia, seharusnya mereka diperbolehkan menggunakan baju dari masing-masing organisasi mereka, sehingga akan lebih elegan dan mewakili keragaman nusantara. Tema utama acara adalah merah putih, dan mereka merasa bahwa mencoba untuk menghilangkan identitas mereka adalah tindakan yang tidak perlu.

“Miris ya. Seharusnya biarkan saja kami pakai baju masing-masing organ, saya pikir lebih elegan dan kelihatan nusantara nya, jadi lebih bersatu, karena tema nya saja merah putih, ini malah mau di hitamkan. Jadi itulah kenapa kami S3 menarik diri dari giat tersebut,” tutur pria yang juga menjabat Ketua umum relawan SAKA (Sahabat Kaesang) itu, Sabtu (02/09/2023)

Yopi juga mencatat bahwa mereka tidak ingin orang dari luar Depok mendominasi acara ini, mengingat bahwa struktur PNIB di Depok masih belum ada.

“Ya silahkan saja kalau di wilayah lain, tapi ini Depok, kita gak mau orang lain yang dapat panggung,” tandasnya.

“Itu yang buat kita semua gak mau, massa pendukung dari kita, kenapa pakai nya baju mereka? Kalau dipikir secara rasional, yang dapat panggung mereka, padahal bukan orang Depok, struktur di Depok pun belum ada untuk PNIB, kok mau dapat nama pakai massa pendukung organ lain,” tambahnya.

Kirab Merah Putih di Kota Depok seharusnya menjadi momentum bersatu dalam semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Namun, perbedaan pandangan dan ketidaksepakatan antara organ pendukung telah menimbulkan pertanyaan tentang apakah Kirab ini benar-benar akan mencapai tujuan penyatuan yang diinginkan. Semoga pihak terkait dapat menemukan solusi yang tepat untuk menjaga semangat kebangsaan dan memastikan Kirab Merah Putih menjadi acara yang damai dan bersatu. (Edh)