Jakarta | suararakyat.net – Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini berkali-kali menyatakan tak mengetahui kasus dugaan korupsi bansos beras. Risma mengaku belum menjadi Menteri Sosial saat program bantuan beras dilaksanakan.
“Ini kejadiannya tahun 2020, saya tidak mau, oh iya ternyata betul berita acaranya masalah BGR dan itu tahun 2020. Jadi saya dilantik Pak Presiden itu 27 Desember 2020. Kejadiannya ini sekitar September”, terang Risma dalam Konferensi Pers di Kemensos, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).
Risma menyampaikan informasi tersebut untuk menjelaskan penggerebekan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung Kementerian Sosial pada Selasa (23/5). Risma menegaskan, dirinya tidak mengetahui kasus yang terjadi.
“Saya nggak tahu. Kalau teman-teman tanya itu masalahnya gimana, saya nggak tahu”, ucapnya.
Namun, Risma menilai program bansos beras itu aneh, terutama terkait alokasi anggarannya.
“Hanya yang saya tahu ini aneh. Waktu saya baca, kenapa duitnya di Dayasos, kenapa kemudian ada orang dari Lijamsos turut serta. Itu saja saya yang heran. Tapi kan saya tidak tahu, case, kejadiannya itu kayak apa”, jelasnya.
Sebelumnya, KPK melakukan penggerebekan di gedung Kementerian Sosial terkait dugaan korupsi program bansos beras. KPK menyatakan penggerebekan dilakukan untuk mengumpulkan dan melengkapi bukti.
“Hari ini ada kegiatan penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK di Kemensos dalam rangka untuk terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang telah kami miliki terkait dugaan tipikor penyaluran bansos berupa beras untuk program keluarga harapan tahun 2020 sampai 2021 di Kemensos”, terang Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (23/5).
Ali mengatakan, proses penyidikan dugaan korupsi program bansos beras masih terus berjalan. KPK akan segera memberikan penjelasan terkait kasus tersebut setelah semua bukti terkumpul.
Enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait program bansos beras. Para tersangka saat ini dilarang bepergian ke luar negeri selama enam bulan, dan pembatasan tersebut dapat diperpanjang jika diperlukan. Salah satu tersangka diketahui bernama Kuncoro Wibowo (KW), mantan Dirut TransJakarta.(Arf)
