Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Soal SDN Utan Jaya, Praktisi Hukum Ini Sebut Gunakan Jalur Hukum

DEPOK | suararakyat.net - Polemik lahan SDN Utan Jaya kian memanas setelah Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melakukan pembongkaran gembok secara paksa demi membuka...
HomeNewsKomitmen Golkar dalam Koalisi: Menjadi Bagian Tetap Pemerintahan

Komitmen Golkar dalam Koalisi: Menjadi Bagian Tetap Pemerintahan

Jakarta | suararakyat.net – Waketum Partai Golkar, Erwin Aksa, menegaskan bahwa partainya belum menentukan arah politik untuk Pemilu 2024 meskipun telah ada ajakan untuk bergabung dalam mendukung calon presiden tertentu. Erwin menyatakan bahwa partainya akan menunggu momentum yang tepat sebelum membuat keputusan.

“Dalam hal ini, Partai Golkar akan memperhatikan dengan seksama momen politik yang tepat. Kami pasti akan selalu berada di pemerintahan, entah itu dengan menang atau kalah dalam pemilu. Oleh karena itu, kami berharap untuk berada di pihak yang menang dan benar pada Pemilu kali ini. Partai Golkar berkomitmen untuk menempatkan orang-orang terbaiknya di eksekutif dan legislatif jika terjadi koalisi besar, demi kepentingan legislatif,” ujar Erwin kepada media di Menara Digital, Jakarta Selatan, pada Kamis (20/7/2023).

Erwin juga menegaskan bahwa momentum yang diinginkan bukan lagi seputar elektabilitas atau calon wakil presiden. Menurutnya, yang paling penting saat ini adalah momentum politik yang berhubungan dengan kepentingan terbaik bagi Partai Golkar.

“Kami tidak lagi menunggu elektabilitas, karena saat ini saatnya untuk membuat keputusan politik. Momentum politik menjadi yang paling krusial, karena setelah elektabilitas ditentukan, hanya ada tiga calon presiden dengan persentase tertinggi. Dalam hal calon wakil presiden, saya katakan bahwa itu bukan menjadi faktor penentu, karena tidak ada calon wakil presiden yang dapat menjamin kemenangan pasangan tersebut dengan 51% suara,” jelas Erwin.

“Oleh karena itu, menurut saya, kita perlu menunggu saat yang tepat di mana Partai Golkar dapat memperoleh keuntungan politik terbaik. Ini tentang mencapai kepentingan terbaik bagi Partai Golkar,” tambahnya.

Erwin juga mengungkapkan bahwa Partai Golkar terus melakukan pertemuan strategis dengan partai politik lainnya, tetapi pertemuan tersebut tidak perlu diumumkan kepada publik.

“Pertemuan strategis tentu saja selalu terjadi, tetapi kami tidak mengumumkan hal tersebut karena pertemuan politik Partai Golkar adalah pertemuan strategis, bukan acara publik. Bagi saya, pertemuan publik hanya bersifat seremonial saja, karena teknisnya, semua kesepakatan harus dijaga kerahasiaannya dan tidak perlu dipublikasikan,” paparnya.

Terkait dengan rekomendasi dari Dewan Pakar Partai Golkar yang menginginkan deklarasi Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, dan calon wakil presiden sebelum akhir Agustus, Erwin menegaskan bahwa rekomendasi tersebut bukan berarti harus dieksekusi secara otomatis.

“Rekomendasi hanyalah saran, bukan berarti harus dilaksanakan begitu saja. Partai Golkar adalah partai terbuka. Para pemangku kepentingan memiliki kebebasan untuk berbicara. Partai Golkar tidak memiliki pemilik tunggal,” tegasnya.

“Anggota penerus pun berhak untuk menyampaikan kritik secara internal, karena hal itu adalah bagian dari upaya pembinaan Partai Golkar. Namun, karena Partai Golkar adalah partai tanpa pemilik tunggal, kami berpegang pada anggaran dasar dan peraturan organisasi partai. Oleh karena itu, kami harus mengikuti peraturan yang berlaku di dalam Partai Golkar, termasuk peraturan tentang anggaran dan organisasi partai,” pungkas Erwin.(Rz)