Subscribe to Liberty Case

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

Dukungan

suararakyat.net – Perusahaan utilitas negara, Sarawak Energy, dan departemen kepolisian Malaysia telah mengumumkan pembongkaran sebuah penambangan kripto yang diduga ilegal dan tidak sah di Miri, Sarawak, Malaysia. Insiden ini menambah daftar kasus penambangan ilegal yang semakin meningkat di negara ini.

Sekitar 34 penambang sirkuit khusus aplikasi (ASIC) dan perangkat terkait telah ditangkap oleh pihak berwenang. Selain itu, seluruh peralatan yang digunakan dalam operasi penambangan, termasuk kabel penyadapan langsung dan server, telah disita untuk dimintai pertanggungjawaban. Proses penyelidikan terus berlanjut untuk mengungkapkan semua keterlibatan dan pelanggaran hukum yang terjadi.

Salah satu alasan utama untuk meningkatnya kasus-kasus seperti ini di Malaysia adalah tarif listrik yang relatif rendah dibandingkan dengan wilayah global lainnya. Hal ini menyebabkan Sarawak Energy mengalami lonjakan insiden pencurian listrik selama beberapa tahun terakhir. Dalam kasus ini saja, diperkirakan pabrik energi mengalami kerugian sebesar USD 1.317 per bulan, atau setara dengan Rp 19,9 juta (menggunakan kurs Rp 15.111 per dolar AS).

Dalam operasi pembongkaran ini, pihak berwenang diduga telah menyita 137 perangkat ASIC dari situs penambangan ilegal. Namun, proses penyelidikan masih terus berlangsung untuk mengidentifikasi dan menyelidiki lebih lanjut perangkat dan individu terlibat.

Sebelumnya, pada Februari 2021, terjadi kasus penangkapan tujuh orang yang mencuri listrik senilai USD 2,15 juta (Rp 32,4 miliar) untuk kegiatan penambangan Bitcoin. Pada Juli tahun yang sama, lebih dari USD 1,2 juta (Rp 18,1 miliar) peralatan penambangan Bitcoin disita dan dihancurkan oleh pejabat Malaysia setelah digunakan untuk operasi ilegal.

Kota Miri, Sarawak juga tidak luput dari permasalahan serupa, pada bulan yang sama pejabat setempat menyita 1.069 alat penambangan dari para penambang yang diduga mencuri listrik untuk operasi mereka.

Sarawak Energy telah menunjukkan tindakan pencegahan dengan memiliki peralatan yang diperlukan dan tim inspeksi meteran untuk mendeteksi pencurian listrik semacam ini. Ini termasuk pengawasan langsung bawah tanah dan pemantauan meteran untuk mengidentifikasi tindakan ilegal.

Peristiwa ini menegaskan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat untuk mencegah dan menindak kasus-kasus penambangan kripto ilegal yang merugikan perusahaan utilitas negara dan masyarakat. Pemerintah Malaysia perlu terus mengawasi dan memberlakukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan melindungi infrastruktur energi negara dari eksploitasi yang tidak sah. (In)

back to top

Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img

Aliansi Pendidikan: Lindungi Hak Belajar Anak, Buka Dialog Soal Lahan SDN Utan Jaya

DEPOK | suararakyat.net - Ketua Aliansi LSM Pendidikan, Mulyadi Pranowo, angkat bicara terkait polemik penggembokan SDN Utan Jaya yang dilakukan oleh pihak ahli waris...
HomeNewsKomisi IX DPR RI Irma Suryani SE.MM: Bupati, Menkes, dan Dinas Terkait...

Komisi IX DPR RI Irma Suryani SE.MM: Bupati, Menkes, dan Dinas Terkait Diminta Hadir ke Masyarakat Midar Terkait Dugaan Mal Praktik dan Stunting

Muara Enim | suararakyat.net – Irma Suryani, SE, MM, seorang anggota DPR RI dari Komisi IX, dengan tulus menanggapi keluhan masyarakat terkait dugaan insiden kelalaian medis di sebuah rumah sakit di Sumatera Selatan. Pada saat jadwal kegiatan yang padat, Irma Suryani dengan sigap merespon isu tersebut.

Dalam kunjungannya ke desa Midar, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan pada Sabtu, 19 Agustus 2023, Irma Suryani mengekspresikan keprihatinannya yang mendalam atas situasi para korban. Beberapa anak diduga terdampak gizi buruk atau stunting, suatu kondisi yang menghawatirkan bagi pertumbuhan mereka.

Sebagai wakil rakyat, Irma Suryani merasa memiliki tanggung jawab moral untuk mengatasi masalah ini. Dia menyatakan, “Masalah ini harus ditindaklanjuti dan dikawal sampai tuntas. Saya akan menyampaikan ke Kementerian Kesehatan dan pihak terkait. Masih ada anak-anak dalam satu desa yang mengalami gangguan pertumbuhan otak dan fisik akibat gizi buruk,” ujarnya.

Irma Suryani juga menekankan perlunya campur tangan pemerintah, baik dari tingkat pusat maupun daerah. Dia merasa bahwa anggaran yang diperuntukkan untuk mengatasi stunting belum memberikan hasil yang diharapkan. Dalam pernyataannya, Irma menyebutkan bahwa ada empat anak dalam desa yang masih mengalami masalah pertumbuhan otak karena kurangnya nutrisi yang tepat.

“Dana untuk mengurangi dampak stunting seharusnya sudah memberikan perubahan yang signifikan. Namun, kenyataannya masih ada anak-anak yang mengalami gangguan pertumbuhan otak,” ungkap Irma Suryani dengan nada tegas.

Irma Suryani juga mendesak pihak berwenang, termasuk Bupati dan Dinas Kesehatan Muara Enim, untuk turun langsung ke lapangan dan mengambil tindakan konkret. Dia juga berencana untuk berkoordinasi dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) guna menyediakan pemahaman kepada masyarakat serta memastikan pemberian asupan makanan bergizi secara rutin.

Mengenai kasus korban malpraktik, Irma Suryani sangat prihatin terhadap nasib seorang bocah bernama Garma yang diduga menjadi korban salah satu rumah sakit di wilayah Sumatera Selatan. Dia menegaskan pentingnya keterlibatan Pemerintah Daerah dalam menangani kasus ini dan berjanji akan mengawal masalah ini melalui Pos Bantuan Hukum (Bakum) Komisi IX DPR RI.

Dengan ketulusan dan tekadnya, Irma Suryani berkomitmen untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.

“Kita akan sampaikan kepada Menteri Kesehatan untuk menindaklanjuti masalah ini. Kita sangat prihatin terkait kondisi anak-anak yang diduga menjadi korban malpraktik. Semua pihak harus bertanggung jawab,” tutupnya. (Jhoni)